Stakeholder Mapping Kehumasan Bank Indonesia :(Studi kasus Mengenai Pergeseran Stakeholder Bank Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

MARDIANI, Dini Arista, I Gusti Ngurah Putra

2013 | Skripsi | Ilmu Komunikasi

Kesimpulan Hasil penelitian ini didapat penulis melalui wawancara dengan pihak kehumasan Bank Indonesia yang terdiri dari Tim Riset dan Analisis Kehumasan, Tim Internal dan Publikasi serta Tim Eksternal. Selain itu, hasil penelitian juga didapat melalui pengamatan terhadap data-data dan arsip yang dimiliki dan disediakan oleh kehumasan Bank Indonesia. Untuk menguji hasil penelitian yang ada, penulis melakukan wawancara dengan stakeholders terkait, seperti pihak dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi XI, media, dan industri keuangan perbankan. Berdasarkan penjabaran dari bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari stakeholders mapping kehumasan Bank Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu: 1. Pembentukan dan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh Komisi XI membawa dampak yang cukup signifikan terhadap Bank Indonesia maupun kehumasan Bank Indonesia. Pengambilalihan fungsi tersebut menyebabkan perubahan struktur organisasi pada tujuh departemen, terutama departemen yang terkait dengan pengawasan dan pengaturan perbankan. Tidak hanya mengalami perubahan secara struktural, namun Bank Indonesia juga mendapatkan sebuah tantangan baru, yakni berkoordinasi untuk mendapatkan data dan informasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang berada terpisah dengan Bank Indonesia. Hal inilah yang kemudian juga menjadi tantangan bagi kehumasan Bank Indonesia untuk menjalin hubungan yang tetap harmonis di tengah maraknya permasalahan dan belum jelasnya sistem kerja antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya adalah menjaga hubungan keduanya tetap stabil dan tetap menghasilkan kinerja serta kebijakan yang efektif. Tim Relasi Parlemen telah menyadari kehadiran Otoritas Jasa Keuangan akan menambah daftar stakeholders mereka, namun belum ada strategi dan program yang jelas 90 untuk menciptakan komunikasi yang efektif dengan pihak maupun kehumasan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Selain itu, pengambilalihan tugas utama Bank Indonesia oleh OJK menyebabkan adanya perubahan peta dan pergeseran stakeholders, yakni bergesernya industri keuangan dari kuadran high interest, low power kepada kuadran low interest, low power. Tidak hanya itu, pembentukan OJK juga menghadirkan lima stakeholders prioritas, yaitu Komisi XI, Kemenkeu, media khusus ekonomi, pengamat ekonomi/perbankan dan OJK itu sendiri. Stakeholders ini yang nantinya akan menjadi fokus utama bagi Bank Indonesia. 3. Dalam melakukan pemetaan stakeholders, Bank Indonesia dibantu oleh sebuah konsultan PR untuk mengidentifikasi seluruh stakeholders yang ada di sekitar Bank Indonesia. Pemetaan tersebut dilakukan secara sederhana, hanya dengan menggunakan bagan hubungan stakeholders dengan Bank Indonesia serta diagram venn berdasarkan telaah opinion leaders terhadap sebuah isu dan isu pemberitaan di media massa. Pemetaan yang dilakukan konsultan PR tersebut menggambarkan stakeholders secara umum, dan tidak mendalami peran, karakteristik, kekuatan, kepentingan dan posisi masing-masing stakeholders secara mendalam. 4. Pemetaan stakeholders yang dibuat oleh konsultan tersebut kemudian diolah dan didiskusikan lagi oleh Tim Riset dan Analisis Kehumasan. Tujuannya ialah untuk mendalami latar belakang dan kebutuhan masing-masing stakeholders, salah satunya dengan menggunakan model power/interest matrix oleh Gardner. Pendalaman tersebut sudah cukup baik, namun hanya menganalisis melalui satu alat bantu saja belum tentu dapat membuat komunikasi yang efektif untuk diberikan kepada masing-masing stakeholders. 5. Dalam memperioritaskan stakeholders, kehumasan Bank Indonesia telah mampu memilah serta memilih mana saja stakeholders yang harus dijadikan fokus utama, baik untuk program jangka panjang maupun prioritas berdasarkan isu. Namun prioritas ini hanyalah berdasarkan „insting‟, belum 91 sistematis sesuai dengan tahapan yang dimiliki oleh Mitchell, Agle & Wood (1997). 6. Pandangan posisi, kekuatan, kepentingan serta urgensi stakeholders dari kehumasan Bank Indonesia memiliki kesamaan dengan pandangan yang dimiliki oleh para perwakilan stakeholders. Hal ini berarti kehumasan Bank Indonesia telah mampu untuk mengidentifikasi serta menganalisis siapa saja stakeholders mereka, dan mampu melihat pergerakan yang ada.

Kata Kunci : Hubungan Masyarakat