Implementasi Kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Sekolah Menengah Atas : Usaha Pemerintah dalam Menangani Kesehatan Reproduksi Remaja.

PRASETYA, Nuelelawati, Ambar Teguh Sulistiyani

2013 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

INTISARI Kebijakan pemerintah dalam menangani kesehatan reproduksi remaja di Indonesia secara umum dan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus berupa program pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Proses dan hasil implementasi program disetiap wilayah Daerah Istimewa Yogakarta sendiri akan berbeda-beda dan menghasilkan dampak yang berbeda pula. Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan program pusat informasi dan konseling remaja di sekolah menengah atas di Daerah Istimewa Yogyakarta yang di buat pemerintah dalam usaha untuk menangani kesehatan reproduksi remaja. Proses implementasi Kebijakan dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui kegiatan wawancara serta observasi secara langsung terhadap obyek penelitian dan data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik bahasan.Dengan menggunakan metode analisi data diskriptif kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan PIK-Remaja pada Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta telah dilakukan menyeluruh di lima kabupaten kota, namun belum semua siswa memanfaatkan PIK-Remaja sebagai wadah untuk mendapatkan informasi yang benar dan konseling mengenai kespro remaja. Ada 3 faktor yang mempengaruhi dalam imlementasi kebijakan ini yaitu : faktor disposisi implementor, sumberdaya kebijakan dan lingkungan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, didapatkan rekomendasi beberapa hal yang menyangkut implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Sekolah : untuk pemerintah untuk memberikan pembinaan secara terus-menerus sehingga kebijakan akan terus dapat berjalan, bagi Pembina atau implementor di sekolah adalah memberikan anggaran yang memadai untuk kegiatan PIK-R serta tetap mengembangkan kebijakan.

Kata Kunci : Pendidikan Tinggi