Feminisasi Politik:Strategi Penguatan Representasi Perempuan Dalam Organisasi Islam Studi kasus Representasi Perempuan dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

ATMAJA, Nailatalmuna Nitrasatri, AAGN Ari Dwipayana

2012 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

ABSTRAKSI Hakikat perempuan tidak pernah diidentikan dengan kekuasaan akibat budaya patriarki menempatkan perempuan dalam ruang privat dengan segala tanggungjawab domestiknya. Membuat diskriminasi dialami perempuan seperti juga yang terjadi di NU dalam perannya di ruang publik. Banyak hak perempuan NU yang kemudian terabaikan akibat ditempatkannya perempuan secara inferior dibandingkan laki – laki dalam organisaisi. Ditambah legitimasi berdasarkan agama seringkali digunakan untuk mengkonstruksi hal tersebut. Sehingga muncul gerakan perempuan Islam dengan memperjuangkan kesetaraan gender berlandaskan agama dengan menuntut adanya kehadiran perempuan untuk merepresentasikan kepentinagn mereka. Namun, ‘reaksi balik’ muncul dari kalangan konservatif NU sebagai resistensi terhadap ide tentang representasi perempuan. Inilah yang menjadi fokus kajian ini melihat proses perdebatan mengenai ide representasi perempuan lebih dalam yang disebut dengan proses feminisasi politik. Sebagai upaya mengkerangkai feminisasi di NU, dibangunlah konsep yang terdiri dari dua teori utama. Mengandaikan representasi perempuan di NU oleh ‘teori kehadiran’ Anne Phillips yang dimaknai dengan ditandai dengan hadirnya perempuan dengan membawa perbedaannya. Proses menghadirkan itulah yang menurut Lovenduski sebagai proses feminisasi politik, pelibatan dan pengintergrasian kaum perempuan baik dalam hal jumlah maupun ide, ke dalam suatu proses dilihat dari perdebatan antar aktor – aktor di dalam NU. Menggunakan metode penelitian studi kasus, feminisasi politik di NU menjadi unit analisis sebagai batasan fokus untuk melihat di setiap periodesasi NU. Kajian ini mengamati tiga periodesasi yang dibagi berdasarkan konteks yang dialami NU, mulai dari berdirinya tahun 1926 hingga sekarang. Berawal dari muncul gerakan perempuan secara perseorangan diwakili oleh keluarga kiai, dituntutnya ada wadah yang bisa menaungi perempuan NU. Kemudian lahirnya badan otonom perempuan NU, Muslimat, Fatayat, IPPNU ditandai sebagai tahapan politisasi kesempatan yang sama dengan laki – laki. Periode kedua, perempuan NU menghadapi perannya sebagai wakil dalam konteks lebih luas, yaitu berada di parlemen, karena waktu itu NU berubah menjadi partai politik. Di masa ini juga ditemukan wakil perempuan di struktural NU. Masuk pada periodesasi ketiga, feminisasi politik NU dilihat dari perdebatan antar aktor yang mendukung ide kesetaraan gender akibat masifnya feminisme di NU dan aktor yang menolaknya akbiat fundamentalnya budaya patriarki ‘tradisional’ NU. Sehingga menggunakan pendekatan institusional baru, terlihat feminisasi politik yang terjadi di organisasi NU dengan membaca pergulatan ide antar kelompok dimaknai sebagai strategi penghadiran dan penguatan representasi perempuan dengan membawa perbedaannya sebagai perempuan di mana NU sebuah arena perebutan kekuasaan melalui wacana dan aksi yang ada.

Kata Kunci : Gender, Perempuan