Optimalisasi Penganggaran Publik Untuk Pemulihan Pasca Bencana Erupsi Merapi di Kabupaten Magelang

SETIAWAN, Juni , Agus Pramusinto

2012 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Keberhasilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan dari pelaksanaan manajemen bencana melainkan juga dipengaruhi oleh kebijakan penganggaran publik yang diperuntukkan pada manajemen bencana. Namun, persoalan yang kemudian ada pada kebijakan penganggaran untuk bencana di Indonesia ialah kebijakan penganggaran bencana yang masih mengadopsi asumsi kondisi normal. Artinya bahwa penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu mengalokasikan dana secara khusus untuk penanganan bencana. Sehingga hal ini mengundang pertanyaan terkait optimalisasinya dalam pelaksanaan pemulihan pasca erupsi Merapi di Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang yang merupakan salah satu daerah yang terkena dampak bencana erupsi Merapi. Penelitian difokuskan pada kebijakan penganggaran yang dilaksanakan pada tahap pemulihan pasca bencana erupsi Merapi yakni tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan penganggaran publik yang dilaksanakan dalam penanganan pasca bencana erupsi Merapi masih belum optimal. Beberapa hal yang mempengaruhi ialah lemahnya dukungan kebijakan dan struktur administratif di tingkat pusat & daerah. Proses politik yang begitu kental dalam penyusuanan anggaran. Terjadi tarik ulur antara BPBD beserta BNPB dengan DPR dalam proses penetapan kebijakan penganggaran untuk pemulihan pasca bencana erupsi Merapi. Lambannya pemberian dana yang memakan waktu 1 tahun dari penetapan oleh DPR pada desember 2010. Dana untuk pemulihan pasca bencana erupsi Merapi baru turun November 2011. Dan faktor lainnya ialah mekanisme penganggaran yang terlalu prosedural (birokrasi). Dari hasil analisis, kemudian dapat direkomendasikan agar adanya perbaikan yakni peningkatan dukungan kebijakan dan struktur administratif di tingkat pusat & daerah. Peningkatan keseriusan elit politik dan birokrat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Serta penguatan program di semua tingkatan untuk memperbaiki kesiapan menghadapi bencana. Disisi lain pemerintah juga harus mendorong kesadaran masyarakat, public relation, pengembangan SDM serta meningkatkan perencanaan yang rinci mengenai pemantauan, prediksi, peringatan dini, respon yang efektif dalam manajemen bencana. Dan adanya penguatan litbang dan transfer teknologi, Identifikasi projek dan alokasi dana untuk pencegahan dan mitigasi, pelatihan untuk menjamin kesiapan personil, transparansi dalam semua hal mengenai kesiapan menghadapi bencana, serta akses keuangan bagi proses pengkajian ulang (retrofitting). Kata kunci : kebijakan penganggaran publik, manajemen bencana

Kata Kunci : Manajemen Bencana