Inovasi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Melindungi Ekonomi Rakyat Studi Kasus Penataan Pasar Modern & Peningkatan Kualitas Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul

EIRENE, Gratia, Bayu Dardias Kurniadi

2012 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Secara keseluruhan, studi ini akan menyoroti upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelamatkan ekonomi rakyat di pasar tradisional. Meningkatnya jumlah toko modern yang disertai dengan kondisi pasar tradisional yang dianggap tidak mampu bersaing dengan toko modern, dihadapkan pada peraturan-peraturan pemerintah yang dinilai tidak lagi kompatibel dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Disinilah terjadi penjelasan mengapa sebuah inovasi perlu dilakukan oleh pemerintah. Dalam tulisan ini, upaya pemerintah Kabupaten Bantul diulas dalam dua bagian besar. Bagian pertama akan memaparkan tindakan pemerintah dalam upayanya menciptakan inovasi dengan memperbaharui instrument kebijakannya yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar. Inovasi pemerintah tersebut kemudian dilanjutkan dengan tindakan pemerintah daerah melalui kepala daerahnya dalam hal pemberantasan praktek rentenir di pasar tradisional. Pada kasus ini, pemerintah Kabupaten Bantul berupaya menggandeng aktor-aktor di luar pemerintah untuk dapat memperkuat kapasitas pemerintah. Pada dasarnya, inovasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul terhadap pasar tradisional merupakan sebuah bentuk kebijakan publik untuk menyelesaikan permasalahan publik yang ada di wilayahnya. Sebagai sebuah kebijakan, keterlibatan publik sebagai calon penerima dampak kebijakan seharusnya menjadi hal yang penting untuk diperhitungkan. Teori mengenai inovasi sebagai kebijakan publik digunakan sebagai pisau analisis utama dalam tulisan ini. Sesuai alur penciptaan inovasi tersebut, partisipasi publik calon penerima kebijakan kemudian dianalisa melalui teori governance dalam kebijakan publik. Pendekatan studi kasus yang dianggap penulis mampu menganalisa kompleksitas permasalahan dari berbagai sudut pandang aktor, dipergunakan sebagai kerangka dalam penelitian ini. Temuan yang diperoleh penulis di lapangan, ternyata menunjukkan adanya kelemahan partisipasi publik dalam proses penciptaan inovasi sebagai kebijakan publik. Pada tindakan pemerintah memperbaharui instrument kebijakannya, dominasi dalam proses pembentukan kebijakan berada di tangan pemerintah. Partisipasi pasif dari para calon penerima kebijakan inilah yang akhirnya melahirkan resistensi dari pihak toko modetn terhadap perturan yang dikeluarkan pemerintah. Pasifnya pelibatan publik dalam pembentukan inovasi juga terjadi pada upaya pemerintah dalam pemberantasan praktek rentenir. Pada kasus ini, justru aktor-aktor di luar pemerintahlah yang pada akhirnya mendominasi dan semakin melemahkan partisipasi masyarakat. Pada akhirnya minimnya partisipasi ‘publik’ dalam setiap tahapan pembentukan inovasi sebagai sebuah kebijakan publik di Kabupaten Bantul, menjadikan inovasiinovasi yang dilakukan pemerintah tidak dapat sepenuhnya dikatakan sempurna. Inovasi pada implementasi melalui peraturan daerah, harus berjalan timpang karena adanya penolakan dari toko modern. Sedangkan dalam bagian pemberantasan prektek rentenir, praktek klientelisme partai politik lahir akibat lemahnya partisipasi masyarakat, Melalui tulisan ini, maka dapat terlihat bagaimana pastisipasi publik dalam proses penciptaan inovasi merupakan hal yang cukup vital dan sangat penting untuk selalu dikedepankan.

Kata Kunci : Ekonomi