Proses Reunifikasi Korea periode 2000-2010 : Kebijakan Korea Selatan dan Respon Korea Utara Serta Pengaruhnya Terhadap Proses Reunifikasi

PRABOWO, L.Anindito Ganang , Poppy S. Winanti

2012 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara menjadi isu yang penting baik di korea maupun untuk stabilitas regional di Asia Timur. Walaupun begitu, reunifikasi membutuhkan proses yang panjang dan cukup rumit, terutama dengan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang cukup sering terlibat dalam konflik. Proses reunifikasi sangat bergantung pada Korea Utara dan Korea Selatan sendiri walaupun dibantu oleh negara – negara yang peduli terhadap isu reunifikasi di semenanjung korea. Proses reunifikasi korea sepanjang tahun 2000 – 2010 telah melalui tiga masa pemerintahan. Kebijakan reunifikasi Korea Selatan yang telah berjalan kurang lebih selama 10 tahun telah meningkatkan hubungan bilateral antar kedua Korea, walaupun hubungan kedua Korea masih bersifat sangat rapuh dan mudah bergejolak. Hubungan kedua Korea dikatakan sangat mudah bergejolak karena persepsi Korea Utara yang merasa khawatir akibat isoloasi dari dunia internasional, kesulitan ekonomi, serta ketakutan akan absorption dari Korea Selatan. Korea Utara selama ini selalu berusaha mengontrol tempo hubungan bilateral kedua negara. Akan tetapi pola hubungan ini tidak pernah bisa berjalan lama karena di satu sisi Korea Selatan juga mempunyai kepentingan melalui kebijakan Vision 3000, oleh karena itu perbedaan persepsi kedua selalu menimbulkan kondisi hubungan yang tidak stabil. Sebenarnya kebijakan yang dimiliki Korea Selatan memiliki maksud baik karena bisa memajukan Korea Utara dalam bidang ekonomi namun di dalam masalah reunifikasi Korea Selatan seharusmya lebih mampu untuk mengontrol tempo hubungan kedua negara sehingga Korea Utara dapat lebih terbuka kepada dunia internasional. Reunifikasi antar kedua Korea hanya memungkinkan ketika masalahh nuklir Korea Utara telah selesai namun hingga saat ini pemerintahaan Lee Myung Bak justru semakin memperburuk keadaan dengan bersifat tidak kooperatif terhadap Korea Utara dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya sehingga proses reunifikasi itu sendiri berjalan sangat lambat dan tidak akan dapat direalisasikan dalam waktu dekat ini. Dinamika kebijakan reunifikasi dari pemerintahan Korea Selatan dan respon Korea Utara dapat dikatakan sebagai sebuah pertarungan politik dan proses menuju sebuah legitimasi politik. Masing-masing pihak bertahan dengan ideologi dan kepentingan politik tanpa mempertimbangkan aspek lain yang menunjukkan identitas sebagai sebuah bangsa. Setiap pihak saling mempengaruhi menuju penyatuan sebagai sebuah bangsa.

Kata Kunci : Hubungan Internasional Korea