Hubungan Antara Institusi Pemerintah dan Organisasi Informal Dalam Pengelolaan Perparkiran Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kawasan Malioboro)

SARI, Ayu Puspita, Wahyudi Kumorotomo

2012 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Retribusi parkir memiliki kontribusi yang besar bagi PAD, sehingga dengan pengelolaan parkir yang baik maka pemasukan pendapatan bagi daerah dapat menjadi optimal. Yogyakarta sebagai daerah wisata tentu memiliki potensi parkir yang besar, terutama pada Kawasan Malioboro yang merupakan pusat kota dan tujuan utama wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Pada Kawasan Malioboro sendiri, terbagi dua jenis parkir, yaitu parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Dari kedua jenis parkir tersebut, permasalahan yang sering muncul terjadi di parkir Tepi Jalan Umum yang terlihat dari banyaknya keluhan mengenai kegiatan perparkiran di kawasan tersebut yang diutarakan oleh pengguna jasa parkir baik melalui media cetak maupun media massa. Permasalahan perlu dilihat dari segi tipologi hubungan antara pemerintah formal dengan informal karena dengan adanya hubungan yang baik antara institusi pemerintah dan informal dalam pengelolaan perparkiran di Tepi Jalan Umum Kawasan Malioboro, maka permasalahan yang muncul dapat diminimalisir serta meningkatkan pendapatan bagi daerah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan konsep hubungan antara pemerintahan formal dan informal dan teori shadow state. Hubungan antara institusi pemerintah dan informal yang bersifat substitusi (substitutive) dan bersaing (competing) Dengan melihat hubungan antara pemerintahan formal dan informal dalam pengelolaan perparkiran Tepi Jalan Umum Kawasan Malioboro, maka dapat diketahui bahwa masih adanya permasalahan dalam pengelolaan antara lain, pelaksanaan suatu kebijakan, pelaksanaan prosedur, dan penentuan potensi yang masih belum optimal sehingga Paguyuban Parkir Malioboro Ahmad Yani menjadi substitusi bagi pemerintah dalam pengelolaan parkir. Serta strategi pengawasan yang tidak optimal sehingga paguyuban menjadi pesaing bagi pemerintah dalam menindak oknum juru parkir yang melanggar. Serta adanya lahan parkir ilegal yang juga menjadi pesaing bagi UPT Malioboro dalam mengelola parkir karena lahan ini sebenarnya tidak boleh dijadikan lahan parkir, sehingga permasalahan dalam mengelola parkir menjadi lebih kompleks. Saran yang dapat diberikan antara lain, bagi UPT Malioboro yaitu perlu adanya ketegasan kebijakan dan prosedur serta kajian ulang mengenai penentuan potensi parkir. Selain itu, perlu adanya komunikasi dan koordinasi antara UPT Malioboro dan juga paguyuban agar terciptanya rasa saling percaya sehingga paguyuban bekerjasama dengan pemerintah dalam mengelola parkir tanpa harus menjadi bayang-bayang pemerintah, UPT Malioboro sebagai pemerintah formal harus dapat bertindak tegas terhadap organisasi informal yang ada dan perlu adanya satu kesatuan dari banyak aktor yang ada, yaitu UPT Malioboro, kepolisian, Dinas Keamanan dan Ketertiban serta para anggota dewan dan tindakan yang nyata dari kepala daerah untuk benar-benar menghapuskan adanya parkir ilegal tersebut. Kata kunci: Relasi, Pengelolaan Perparkiran Tepi Jalan Umum, Pemerintahan Formal dan Informal

Kata Kunci : Ruang Publik; Perparkiran