Preferensi Kelas Sosial dalam Advokasi Kebijakan (Studi Kasus Kebijakan Rehabilitasi Pasar Rejowinangun Magelang)

PRADITHA, Caysa Kusuma, Hasrul Hanif

2012 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Terhambatnya kebijakan rehabilitasi Pasar Rejowinangun Magelang mengundang upaya advokasi dari berbagai pihak, khususnya pedagang. Namun upaya pedagang dalam advokasi tersebut terpecah karena perbedaan basis dan kepentingan antar kelompok pedagang. Perbedaan inilah yang mengindikasikan bahwa pedagang terbagi menjadi dua kelas sosial, yaitu pedagang besar yang merepresentasikan kelas elit dan pedagang kecil yang merupakan representasi kelas massa. Penelitian ini mencoba menempatkan gagasan advokasi kebijakan dengan melihat sudut pandang kelas sosial dalam advokasi kebijakan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan (decision making) oleh pemerintah kota. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana fenomena terhambatnya kebijakan rehabilitasi pasar yang dipengaruhi oleh pertarungan antar kelas sosial pedagang dalam memperjuangkan kepentingannya dalam proses advokasi kebijakan. Tahapan advokasi kebijakan dalam penelitian ini, yaitu tahap inisiasi dan tahap konsolidasi, digunakan sebagai alur cerita dalam memahami adanya dua kelas sosial pedagang yang bersaing untuk saling mempengaruhi policy maker sebagai pemegang kekuasaan dalam kebijakan rehabilitasi Pasar Rejowinangun Magelang. Pertarungan antar kelas sosial pedagang dipicu oleh basis preferensi tindakan aktor dalam advokasi kebijakan, yangmana logika kelas sosial bermain di dalamnya. Pedagang besar lebih banyak berkomunikasi dengan elit politik yang duduk di kursi pemerintahan melalui negosiasi dan lobi-lobi, sedangkan pedagang kecil berupaya dengan kapasitasnya dalam mengumpulkan massa. Namun basis preferensi tindakan kelas sosial pedagang besar dan pedagang kecil dalam bersaing ini tidak lah mulus dalam mengupayakan advokasi bagi kelasnya masing-masing. Dari kelompok pedagang kecil sendiri ternyata ada beberapa pedagang kecil yang bersikap apolitis yang memberikan dampak pada menurunnya tingkat solidaritas diantara sesama pedagang kecil. Di sisi lain, muncul aktor di luar pedagang yang berada dalam satu kelas yang sama dengan pedagang besar (kelas elit), yang memiliki motif merebut kursi walikota. Munculnya kelas elit di luar pedagang dengan motif pribadinya ini menjadi konflik internal kelas elit itu sendiri. Anggapan bahwa kelas elit akan selalu berada di atas kelas massa akan dibuktikan dalam penelitian ini. Meski kelas elit merupakan kelas minoritas yang jumlahnya lebih sedikit dibanding kelas massa, tetapi kelas elit selalu menjadi pemeran utama dalam setiap proses pengambilan keputusan suatu kebijakan. Dan tidak bisa dipungkiri kebijakan rehabilitasi Pasar Rejowinangun Magelang ini telah menjadi “permainan” kelas elit yang tidak berorientasi pada kepentingan publik. (Kata kunci: advokasi kebijakan, proses advokasi kebijakan, kelas sosial, preferensi tindakan kelas sosial)

Kata Kunci : Kebijakan Sosial