Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Memberantas Pornografi

RISKIAWAN, Prisa Kurnia, Ambar Teguh Sulistiyani

2012 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah menyebabkan globalisasi media. Sebagai hasil dari perkembangan teknologi tersebut adalah penggunaan internet yang massive dimasyarakat. Masalah kemudian muncul ketika informasi yang bersifat merusak pada media internet menjadi konsumsi umum, salah satunya adalah pornografi. Pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya harus memberantas pornografi. Apakah peran yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberantas pornografi di wilayahnya? Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam penelitian ini. Pornografi di dalam masyarakat Indonesia telah menjadi masalah sosial, untuk memberantasnya digunakan mekanisme pengendalian sosial. Mekanisme pengendalian sosial dibagi menjadi dua macam yaitu penal dan non-penal. Entry point untuk mengukur peran pemerintah dalam memberantas pornografi adalah pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan. Analisis didalam penelitian ini dilakukan menggunakan dua aspek yaitu; pendekatan normatif dan juga deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer diambil melalui wawancara dan juga observasi. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari Peraturan Daerah, penelitian terdahulu dan juga dokumen yang bersangkutan. Pemberantasan pornografi yang dilakukan oleh pemerintah melalui dua cara yaitu; pembuatan kebijakan dan penindakan langsung. Pembuatan kebijakan menghasilkan Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2010 sedangkan penindakan langsung dilakukan melalui Penindakan Hukum Terpadu (PHT). Institusi yang mengampu kebijakan untuk memberantas pornografi adalah Walikota Yogyakarta, Bagian TIT Setda Kota Yogyakarta, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. KEY WORDS: Internet Pornography, Local Government Roles, Policy Formulation, Policy Implementation, Normative Aspect, Descriptive Aspect

Kata Kunci : Pornografi