Diskresi Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta)

SARI, Pipin Karlina, Samodra Wibawa

2012 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Diskresi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat diperlukan sebab peraturan baku memiliki keterbatasan. Tujuannya adalah agar pelayanan publik tidak terhambat oleh persoalan-persoalan yang tidak diatur dalam peraturan baku dan tetap mampu menjawab dinamika dalam masyarakat. Dengan adanya diskresi maka peraturan baku yang kaku dapat dilaksanakan secara lebih fleksibel. Pentingnya diskresi terkadang tidak diik uti dengan kesadaran para pelaksana peraturan untuk menggunakannya saat proses pelayanan berlangsung. Peraturan baku tidak jarang masih dilaksanakan secara kaku tanpa memperhatikan situasi yang terjadi. Pada pelayanan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, penggunaan diskresi oleh staf pelayanan akan sangat bermanfaat mengingat situasi wilayah dan kondisi penduduk Kota Yogyakarta yang cukup dinamis. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada penggunaan diskresi oleh staf pelayanan pencatatan sipil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan diskresi oleh staf pelayanan pencatatan sipil. Dalam penelitian ini, tindakan diskresi dilihat dari tiga aspek, yaitu interpretasi terhadap peraturan, inisiatif, dan kreativitas yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pada beberapa dokumen. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa interpretasi staf terhadap peraturan sudah berupa interpretasi kontekstual. Peraturan dilaksanakan sesuai situasi yang berkembang ketika proses pelayanan berlangsung. Akan tetapi, interpretasi tersebut berbeda dengan yang dimiliki Kasi sebagai pimpinannya. Kasi menganggap bahwa staf seharusnya melaksanakan peraturan secara tektual. Pengambilan tindakan diskresi sebaiknya berdasarkan petunjuk pimpinan. Dari sisi aspek kreativitas, staf sudah mampu menggunakan kreativitasnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat proses pelayanan. Kreativitas dalam hal ini berupa pemberian kelonggaran pelayanan dan pembuatan alternatif prosedur pelayanan. Hanya saja penggunaan inisiatif oleh staf masih belum optimal dan ketergantungan staf pada pimpinan masih sangat terlihat. Kata kunci: diskresi, inisiatif, interpretasi, pencatatan sipil, pelayanan publik

Kata Kunci : Pelayanan Publik