Membangun Kepercayaan Publik Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Tentang Peran Program Dialog Publik Dalam Membangun Kepercayaan Publik Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro)

WAHYUHONO, Danang, Agus Dwiyanto

2012 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Penelitian ini ditujukan untuk melihat kepercayaan publik yang terbangun pada pemerintah daerah. Mengambil tempat penelitian di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, utamanya karena terdapat program dialog publik yang dianggap relevan sebagai titik pijak untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini. Melalui alur pikirnya yang dimulai dengan melihat secara mendalam latar belakang adanya dialog publik dan mekanisme yang dijalankan. Sebagai sebuah program yang tidak bebas nilai, dialog publik berangkat dari konteks tatkala diskursus permasalahan daerah sedang menguat, dan disertai moment tepat, yaitu pilkada langsung 2007. Hingga Terselenggara setiap hari Jumat setelah pasangan baru pemimpin daerah terpilih, dialog publik menjadi semacam ruang terbuka bagi masyarakat. Terbuka untuk menjadi peserta dan terbuka untuk menyampaikan bermacam permasalahan, langsung di depan bupati, wakil bupati dan jajaran perangkat daerah. Merujuk pula seperti dinyatakan bupati, dialog publik juga merupakan kontrak waktu agar masyarakat semakin mudah untuk menemui dan menagih janji yang telah dilontarkan. Dari aktivitas di dalam pendopo sebagai tempat pelaksanaan, lantas dilihat berbagai tindak lanjut atau kinerja nyata yang diupayakan pemerintah daerah. Melihat impikasi, tentu bermula dari respon yang diberikan pemerintah daerah setelah muncul bermacam aspirasi dalam dialog publik. Selain dari respon, mengikuti keterbukaan serta kedekatan antara masyarakat dan pemerintah daerah di dalam dialog publik, lantas dianggap telah memberikan perubahan besar bagi tata pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro. Prinsip-prinsip besarnya seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas telah terlihat. Dari hal itu, dialog publik sekaligus mampu menjadi media kontrol kinerja pemerintah daerah, yang secara nyata terwujud dan terasakan melalui perubahan kualitas layanan publik. Berbeda dengan ceritera positif prinsip-prinsip tersebut, di dalam prinsip responsivitas, adanya respon langsung maupun tidak langsung telah mendinamisasi dialog publik, terutama dalam peranannya membangun kepercayaan pada pemerintah daerah. Munculnya kedua bentuk respon tersebut mengikuti kapasitas pemerintah daerah atau tetap menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang termaktub dalam dokumen formal seperti RKPD. Dari sinilah, masyarakat mulai tidak bisa merasakan manfaat dialog publik secara langsung. Contoh riil dinamika yang timbul adalah persoalan terkait infrastruktur jalan. Di dalam dialog publik, maupun media penyuaraan aspirasi masyarakat lainnya, diskursus terkait persoalan tersebut seakan tidak ada habisnya. Namun, mengikuti kapasitas dan menyesuaikan pembangunan yang telah terprogramkan, maka aspirasi masyarakat tidak serta merta dan semua dapat terealisasi. Dari sinilah, diskursus tentang ketidakpercayaan publik pada pemerintah daerah bahkan bupati yang menyeruak. Terlebih tatkala masyarakat memandang dialog publik secara pragmatis, yaitu semata sebagai ruang untuk menagih janji, dan tertuntaskannya persoalanpersoalan krusial di daerah. Bukan ruang untuk berproses. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka urgen untuk menata kembali dialog publik agar lebih mampu memberikan signifikansi bagi terbangunnya kepercayaan publik pada pemerintah daerah. Tidak untuk mempersoalkan kedekatan, transparansi dan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah pada masyarakat yang telah dihadirkan, namun lebih untuk menata sistematikanya. Kata kunci: dialog publik, tindak lanjut, kinerja, kapasitas pemerintah daerah, kepercayaan

Kata Kunci : Pemerintah Daerah