Koordinasi Dalam Manajemen Bencana : Koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang dalam Tanggap Darurat Erupsi Merapi 2010 di Sektor Kesehatan dalam Konteks Horizontal Governance

RAHAYU, Pudji, Haryanto

2012 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Skripsi ini mengkaji tentang koordinasi antar aktor dalam masa tanggap darurat erupsi Merapi 2010 di sektor kesehatan di Kabupaten Magelang dengan disandarkan pada teori koordinasi yang di kemukakan oleh B.Guy Peters. Bencana erupsi Merapi yang terjadi di tahun 2010 yang lalu bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik seperti hancurnya sarana, prasarana dan infrastruktur tapi juga berimbas pada rusaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Bencana erupsi Merapi 2010 menantang dan menghadapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang selaku penanggungjawab utama penanganan bencana dalam keadaan kesulitan menghadapi situasi krisis dan ketidaknormalan secara mandiri. Sebagai responnya, berbagai organisasi kemasyarakatan mulai dari partai politik, organisasi keagamaan, lembaga-lembaga donor turut hadir dalam penanggulangan bencana erupsi Merapi. Banyaknya aktor yang terlibat dalam penanganan bencana membuat Dinas Kesehatan sebagai leading sector di bidang kesehatan harus mengkoordinasikan seluruh kegiatan di masa tanggap darurat dengan aktor-aktor baik yang berasal dari antar lapis pemerintahan seperti Kementrian kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, RSU Muntilan dan Puskesmas maupun dengan masyarakat (komunitas kemanusiaan) yang berasal dari berbagai macam latar belakang seperti PMI, Baguna PDI-P, P2B PKS, MDMC Muhammadiyah dan CBDRM NU. Sebagai institusi pemerintah yang berwatak hirarki, Dinas Kesehatan berupaya untuk menggeser pola-pola tradisional yang cenderung birokratis prosedural dengan pola koordinasi yang lebih horisontal dan berupaya membangun sinergi dengan aktor-aktor yang ikut berpartisipasi dalam penanganan bencana. Secara khusus penelitian ini menyoroti dua hal, pertama tentang pengorganisasian sumber daya manusia yang di miliki oleh Dinas Kesehatan dan yang kedua tentang pengelolaan bantuan tenaga medis selama masa tanggap darurat. Koodinasi antar aktor antara Dinas Kesehatan dengan aktor-aktor pada lapis pemerintahan menunjukkan mulai berjalannya pola koordinasi yang lebih horisontal dengan pola komunikasi yang lebih cair sedangkan koordinasi antar aktor antara Dinas Kesehatan dengan komunitas kemanusiaan menunjukkan bahwa upaya Dinas Kesehatan untuk mereduksi segala bentuk format birokratis prosedural dengan menggunakan mekanisme jaringan tidak sepenuhnya mendapat respon positif dari beberapa komunitas kemanusiaan yang pada akhirnya menciptakan distrust masing-masing aktor yang berimplikasi pada overlapping pengelolaan bantuan tenaga medis di lokasi bencana. (Kata Kunci : Koordinasi, tanggap darurat, erupsi Merapi, sektor kesehatan)

Kata Kunci : Manajemen Bencana