Manajemen Media dalam Membangun Komunikasi Antara Pemerintah dan Masyarakat (Studi kasus LPP RRI Yogyakarta dalam Program Walikota Menyapa)

MARTHA, Aryasningrum, Wisnu Martha Adiputra

2011 | Skripsi | Ilmu Komunikasi

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang manajemen media Program Walikota Menyapa di LLP RRI Yogyakarta. Program tersebut merupakan bentuk baru dari upaya pemerintah membangun komunikasi dengan masyarakat, sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam seperti apa bentuk manajemen media di balik program tersebut. Berdasar penelitian dan studi literatur yang telah dilakukan maka tedapat beberapa kesimpulan yang didapat, yakni pertama Program Walikota Menyapa yang dijalankan oleh pihak Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta ini sangat baik dalam memaksimalkan peran media dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Program ini mampu menjadi media untuk menampung aspirasi warga dan juga membantu pemerintah dalam memberikan saran dan ide-ide baru dalam pembangunan daerah. Yang kedua, kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan LPP RRI Yogyakarta melahirkan hubungan simbiosis mutualisme. Pemerintah kota dalam kepemimpinan Walikota Yogyakarta H. Herry Zudianto, SE.Akt, MM dapat memenuhi tujuan sebagai pelayan masyarakat dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat, dengan mewujudkan akses layanan dan informasi. Sementara pihak LPP RRI Yogyakarta mendapatkan rating dan share yang baik dalam hubungannya dengan citra media publik dimata masyarakat Yogyakarta. Walaupun banyak keuntungan yang dapat diambil oleh pihak LPP RRI dan Pemerintah Kota dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat, tetapi manajemen yang dijalankan dalam Program Walikota Menyapa oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di Yogyakarta tidak sesuai dengan fungsi manajemen pada umumnya. Karena dalam pembuatannya hanya melibatkan dua orang saja, yaitu pengarah acara dan penyiar. Sementara produser dan produser pelaksana tidak menjalankan fungsinya sebagai pemimpin jalannya pelaksanaan perencanaan dan produksi. Produser dan produser pelaksana hanya bertanggung jawab atas keseluruhan produksi. Sedangkan operator, teknisi dan dokumentasi tidak dipegang secara khusus oleh seseorang yang tetap. Sedangkan dalam tahap perencanaan, Program Walikota Menyapa tidak sesuai dengan fungsi LPP RRI yakni sebagai media publik, karena dalam penentuan waktu siar, tema acara bahkan ide acara dilakukan berdasarkan permintaan Walikota. Hal ini dapat menimbulkan kecendrungan Program Walikota Menyapa menjadi corong pemerintah. Walaupun pada kenyataannya program ini baik untuk memajukan pembangunan Kota Yogyakarta dan mempererat hubungan dengan pemerintah. Program Walikota Menyapa berada dibawah naungan divisi pemberitaan yang terdiri dari 35 personil yang terbagi menjadi seksi pengembangan berita, reportase, dokumentasi, redaksi dan sekretariat yang memiliki peran-peran tersendiri. Kurangnya sumber daya manusia tersebut membuat hubungan kerja yang terjadi pada setiap bagian atau individu yang ada dalam pembuatan Program Walikota Menyapa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan tata kerja pada pasal 28, dan 29 pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sehingga masing-masing bagian bekerja tanpa elaborasi unit.

Kata Kunci : Media; Komunikasi