Struktur Relasi Kekuasaan Dalam Tambang Pasir Besi Kulonprogo

PURBANANDA, Bagus, AAGN Ari Dwipayana

2011 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Salah satu kasus yang menunjukkan kuatnya negara di balik kepentingan ekonomi kapitalis, yang pada gilirannya menyebabkan tersingkirnya kepentingan masyarakat dari ruang publik, adalah kasus pemberian izin proyek penambangan pasir besi kepada PT JMI di wilayah pesisir Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo. Penelitian ini bertujuan menganalisis peta aktor dan kepentingan dalam proyek penambangan pasir besi di wilayah pesisir selatan Kabupaten Kulonprogo, dan mengetahui struktur relasi kekuasaan yang terjadi dalam proyek penambangan pasir besi di wilayah pesisir selatan Kabupaten Kulonprogo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan fokus pada kasus penambangan pasir besi Kabupaten Kulonprogo. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder yang terkait dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proyek penambangan pasir besi di wilayah pesisir selatan Kulon Progo, relasi-relasi kuasa terjadi antara dua kepentingan utama, yaitu kepentingan negara, elit lokal dan kapitalis sebagai kepentingan dominan, dan kepentingan dari masyarakat petani lahan pasir sebagai kepentingan yang tertindas. Dalam hal ini, negara diwakili oleh pemerintah pusat dan daerah; elit lokal diwakili oleh kerabat Kesultanan, kerabat Pakualaman dan Bupati Kulonprogo Toyo S. Dipo; kapitalis diwakili oleh PT JMI (PT JMM dan Indomines Ltd.), dan masyarakat setempat diwakili oleh PPLP dan LSM. kasus konflik antara pemerintah dan masyarakat seputar proyek penambangan pasir besi di wilayah pesisir Kulon Progo memperlihatkan bahwa negara hadir di tengah masyarakat sebagai pengatur sumberdaya paling dominan tanpa kompromi dengan kepentingan lain yang berlawanan, termasuk kepentigan masyarakat. Dalam hal ini, negara berperan sebagai aktor yang memiliki otonomi relatif dalam berhubungan dengan berbagai kepentingan di ruang publik. Aktor yang memiliki kepentingan serupa atau mendukung kepentingan negara didukung dengan legalitas melalui kebijakan publik yang dikeluarkannya, sementara aktor lain yang berlawanan kepentingan dapat dipastikan ditindak, termasuk dengan kekerasan. Dalam relasi-relasi kekuasaan semacam itu, negara akan berpihak pada elit ekonomi, politik, dan pemerintahan yang mempunyai memiliki kepentingan serupa melalui kolaborasi yang saling menguntungkan, dan bersikap menindas masyarakat atau kelompok sosial apa pun yang menolak kebijakannya. Kata Kunci: Negara, Elit Lokal, Kapitalis, Penambangan Pasir Besi, Masyarakat Petani Lahan Pasir, Perlawanan Sosial

Kata Kunci : Kekuasan Elite