Peran Pemangku Kepentingan Dalam Implementasi Prima Tani Di Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang

PUSPITASARI, Vitria, Ario Wicaksono

2011 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Paradigma baru pembangunan pertanian meletakkan petani bukan semata-mata sebagai obyek pembangunan tetapi sebagai subyek dan pemerintah hanya sebagai stimulator. Berbagai program pertanian digulirkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Prima Tani (Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian) merupakan salah satu program pemerintah yang tujuannya untuk mempercepat waktu, meningkatkan kader dan memperluas prevelensi adopsi teknologi inovatif yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke petani. Oleh karena itu, dilatarbelakangi dengan adanya paradigma baru pembangunan pertanian tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah: “Bagaimana peran pemangku kepentingan dalam implementasi Prima Tani di Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang?” Dalam konsep good governance, sinergitas peran masing-masing pemangku kepentingan sangatlah diperlukan. Mengacu pada teorinya Howlett dan Ramesh yang menjelaskan tentang policy network antara pemangku kepentingan dari negara dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Unit analisisnya adalah pemangku kepentingan yang terlibat dalam program. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan program. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, petani masih ditempatkan sebagai obyek pembangunan. Masyarakat (petani) masih memerlukan peran pemerintah dalam kegiatan sosial ekonomi mereka. Pemangku kepentingan yang terlibat antara lain: BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan Masyarakat setempat (petani). Peran pemangku kepentingan masih didominasi oleh negara (pemerintah). Alih–alih bottom up planning ditempuh pemerintah dengan pelibatan masyarakat dalam perumusan teknologi yang ingin diterapkan. Metode (PRA) Participatory Rural Appraissal digunakan pemerintah untuk menggali potensi yang ada sehingga petani diharapkan mau dan mampu menggunakan teknologi spesifik lokasi tersebut. Setelah adanya Prima Tani menimbulkan dampak yaitu munculnya kelompok tani baru. Masyarakat (petani) sebelum adanya Prima Tani masih cenderung individu dalam peningkatan pertaniannya. Penulis merekomendasikan beberapa ide antara lain: perlunya tokoh masyarakat guna memobilisasi petani dalam penumbuhkembangan kemandirian tani. Ketergantungan masyarakat (petani) akan penyuluh pertanian perlu dikurangi. Hal ini ditempuh supaya memandirikan petani dengan mengoptimalkan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dari dalam lingkungan petani. Kata Kunci: Prima Tani, Pemangku Kepentingan

Kata Kunci : Masyarakat Petani