Monopoli Elite Lokal Dalam Implementasi SPP PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Pada Pengusaha Industri Kecil Makanan Di Dusun Sarangan dan Dusun Gesing, Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggu

Fatimah, Hempri Suyatna

2011 | Skripsi | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (dh. Ilmu Sosiatri)

Penelitian mengenai monopoli elite lokal dalam implementasi SPP PNPM Mandiri Perdesaan didasari oleh banyaknya problema dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan yang belum berhasil dilakukan oleh pemerintah. Kemiskinan sendiri disebabkan oleh sulitnya masyarakat mengakses modal, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk mengembangkan dirinya. PNPM-MP melalui program SPP memberikan bantuan permodalan kepada industri kecil di Dusun Sarangan dan Gesing, Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung yang dikelola oleh kaum perempuan. Kegiatan SPP ini merupakan kegiatan yang memberikan bantuan pinjaman kepada perempuan yang mempunyai usaha agar mampu lebih produktif dan kreatif mengelola usahanya. Tujuan Program PNPM Mandiri salah satunya adalah pemberdayaan perempuan agar mencapai peningkatan pendapatan dan keberdayaan masyarakat. Implementasi program SPP PNPM-MP dapat dilihat dari empat aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan stuktur birokrasi menurut Edwards III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Data yang digunakan berasal dari kelompok penerima SPP, tim UPK dan kepala desa. Unit analisis penelitian ini adalah pelaku industri yang tergabung dalam kelompok pemanfaat SPP PNPM-MP. Jumlah informan sebanyak 19 orang sebagai ditentukan dengan teknik purposive sampling dan snowball. Data-data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam implementasi program tersebut terdapat dominasi elite lokal yang mengakibatkan bias elite dan kecemburuan sosial antara pengusaha. Sasaran dari program SPP seharusnya adalah rumah tangga miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif namun dalam implementasinya penentuan sasaran program berdasarkan pada kedekatan dengan KED maupun elite desa. Komunikasi antara pelaksana program dan sasaran juga belum berjalan dengan baik, bahkan sosialisasi dan transparansi program terbatas sehingga program tidak tepat sasaran serta bias elite terbukti bahwa, pemanfaat terbesar dari program ini adalah tokoh masyarakat, elite desa yang memiliki kedekatan dengan UPK memiliki usaha yang lebih berkembang dan mandiri dibandingkan dengan usaha yang lainnya. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dan sosialisasi program yang kurang memberikan kesempatan bagi elite lokal untuk memonopoli program bantuan pengembangan usaha atau industri kecil. Penelitian ini juga menemukan ketidakberesan pengelolaan dana SPP dan konflik kepentingan di antara elite desa. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran bahwa: (1). Sebaiknnya ada transparansi program dan alur birokrasi yang jelas dalam pelaksanaan program, (2) dibutuhkan pengawasan dalam proses pelaksanaan untuk menghidari penyelewengan program (3) perlunya pendampingan berkala kepada penerima SPP Kata kunci: Monopoli elite lokal, Implementasi SPP

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat