Pergulatan Politik Timah Inkonsistensi Regulasi Pusat-Daerah dan Kelemahan Kapasitas Pemerintah Daerah

Silvia Dwi, Pratikno

2011 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Desentralisasi sekarang ini merupakan respon manakala pemerintahan yang sentralistik tidak mampu lagi menjawab kebutuhan daerah dan membawa kemajuan bagi daerah. Desentralisasi ini juga dengan cepat direspon oleh daerah, termasuk Bangka Belitung. Pendirian propinsi baru, yakni Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi propinsi ke-31 NKRI berjalan sukses. Otonomi daerah sebagai wujud konkret dari desentralisasi membuat pemerintah daerah memerlukan penghasilan untuk mengisi keuangan daerah. Kepemilikan saham timah yang dikuasai oleh PT. Timah sebagai perwakilan pemerintah pusat pun dituntut oleh pemerintah daerah. Walaupun kepemilikan saham itu gagal, namun pemerintah daerah mampu mengganti pemimpin PT.Timah yang notabene adalah utusan pusat dengan pemimpin yang berasal dari putra daerah sendiri. Pemerintah daerah, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka mengeluarkan kebijakan perizinan pertambangan timah yang memperbolehkan semua pihak untuk menambang timah. Desentralisasi telah mampu direbut oleh pemerintah daerah. Namun, desentralisasi itu dibatasi oleh undang-undang pusat yang seringkali justru membuat pelaksanaan otonomi daerah melalui kebijakan perizinan pertambangan timah menuai banyak masalah. Undang-undang penanaman modal nomor 25 tahun 2007 dan undang-undang Minerba nomor 4 tahun 2009 membuat pemerintah daerah, pemodal lokal, dan masyarakat justru terpinggirkan. Inkonsistensi regulasi pusat dan daerah membuat desentralisasi yang ada menjadi terbatas dan melahirkan sejumlah problematika dalam praktek implementasi kebijakan perizinan pertambangan timah di Bangka. Kapasitas pemerintah daerah yang lemah juga memperparah pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Bangka ini. Implementasi kebijakan dalam tataran lapangannya banyak yang keliru. Banyaknya lahan yang tumpang tindih, masalah perizinan yang seringkali tidak sesuai prosedur, ilegal mining yang terus terjadi, penyelundupan, menjamurnya tambang-tambang ilegal, dan banyaknya lahan pasca tambang yang belum direklamasi mewarnai praktek implementasi kebijakan di lapangannya. Pemerintah tidak tegas dalam menerapkan sanksi kepada para pelaku kejahatan tambang karena banyaknya kepentingan dalam pergulatan politik timah ini. Dengan kewenangan yang dimiliki, harusnya pemerintah mampu membawa daerah ke arah yang lebih baik. Pemerintah harus lebih responsif terhadap tuntutan daerah dan dapat bernegosiasi dengan pemerintah pusat agar undang-undang yang ada mampu menjawab tuntutan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan dapat membawa kemajuan untuk daerah dan masyarakat. (Kata kunci : desentralisasi, otonomi daerah, implementasi kebijakan, inkonsistensi regulasi pusat-daerah, kapasitas pemerintah, pergulatan politik).

Kata Kunci : Politik Ekonomi Indonesia