SISTEM BUY THE SERVICE SEBAGAI UPAYA REFORMASI SISTEM TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM KOTA DI YOGYAKARTA

GUSTRAPRASAJA GALIH JATISANTOSA, Ambar Widaningrum

2011 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Perlunya sebuah sistem transportasi masal yang baik agar dapat mengurangi kemacetan di jalan. Namun bus kota di Yogyakarta justru membuat kemacetan semakin menjadi-jadi karena bus kota tidak berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan dengan kondisi perkembangan kota Yogyakarta dengan Peraturan Daerah no.10 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum bermaksud memperbaiki sistem angkutan perkotaan di Provinsi DIY melalui peningkatan pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dengan sistem pembelian pelayanan (Buy The Service). Sistem Buy the Service yang masih baru di Indonesia dalam pelaksanaannya masih memiliki beberapa problem, maka perlunya penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana mekanisme “Buy the Service” dilakasanakan sebagai upaya reformasi sistem angkutan publik di Propinsi DIY. Dengan harapan dapat menjadi evaluasi perbaikan transportasi perkotaan di DIY. Menurut Sutomo (2002) Buy the Service adalah sistem dimana perjalanan-perjalanan bus melayani trayek-trayek dibeli oleh pemerintah untuk kemudian pemerintah menjualnya kepada masyarakat dengan ongkos yang ditetapkan. Sistem ini memindahkan resiko surplus atau defisit operasi dari tangan operator ke pemerintah. Sistem ini menjamin kualitas dan kuantitas pelayanan serta kendali yang baik dan fleksibilitas tingi atas pelayanan kepada masyarakat. Reformasi angkutan umum dengan sistem Buy the Service, melibatkan dua organisasi yang saling bekerja sama untuk satu tujuan yaitu Dinas Perhubungan Propinsi DIY dengan PT. Jogja Tugu Trans. Kerjasama tersebut bersifat public private partnership atau kemitraan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem Buy the Service ini tidaklah sedikit. Dari pemerintah atau dinas perhubungan, kendala utama saat ini adalah dalam hal pengawasan. Sedangkan dari pihak PT Jogja Tugu Trans adalah masalah maintenance. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Perlunya peningkatan pengawasan dari pihak pemerintah terutama dalam hal efisiensi dan mutu pelayanan dengan membentuk satuan kerja baru dibawah pimpinan UPTD Trans Jogja sebagai fungsi pengawasan dan pengembangan mutu pelayanan. Perlunya transparansi anggaran, terutama dalam penggunaan BOK. Sehingga terjadi efisiensi anggaran pemerintah. Perlu adanya rencana strategis jangka panjang mengenai keberlanjutan sistem ini. Rencana jangka panjang yang didasarkan dari hasil evaluasi yang ada serta dengan segala alternatifnya. Proses pengawasan dan evaluasi juga dapat menggunakan survei kepada masyarakat pengguna layanan Trans Jogja mengenai kepuasan pelayanan. Kata kunci: Buy the Service, kemitraan, pengawasan dan evaluasi, reformasi.

Kata Kunci : Sistem Transportasi