FAILED STATE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI INDONESIA (Studi Kasus tentang Pembangunan Perumahan di Desa Sendangadi, Kabupaten Sleman)

Chindy Grafidia Larasati Harahap, --

2011 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Krisis dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia telah menempatkan Indonesia ke arah negara yang gagal dalam pandangan para ahli. Hal ini dilatarbelakangi oleh realita bahwa karakteristik negara yang menonjol di Indonesia saat ini merujuk ke arah failed state, dimana negara menjadi aktor yang tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi minimalnya. Pemerintah tidak lagi dapat menyediakan political goods bagi warganya. Pemerintah yang sedianya memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya sebuah negara melalui mekanisme kebijakan, tidak dapat menjalankan perannya dengan baik, karena terjadi ketimpangan dalam implementasinya. Kebijakan yang seharusnya menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat tidak dapat mencapai sasarannya. Hal ini dapat dilihat dalam tataran yang lebih kecil, yaitu dalam kasus implementasi kebijakan pembangunan perumahan di Sleman. Pemerintah memberikan peluang kepada pihak swasta untuk mengembangkan bisnis perumahan di Sleman, yang pada akhirnya mengakibatkan pertumbuhannya menjadi tidak terkendali. Perhatian pemerintah baru muncul ketika fenomena ini dinilai mulai mengarah ke posisi yang merugikan dan mengancam keberadaan Sleman sebagai wilayah penyangga, dimana pemerintah mulai merancang regulasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun dalam tataran implementasi, terdapat banyak kendala yang mengakibatkan regulasi gagal untuk menghentikan laju alih fungsi lahan di Sleman. Untuk itu, dilakukan penelitian mengenai kapasitas pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan perumahan dengan mengambil contoh kasus yang terjadi di Desa Sendangadi, Kabupaten Sleman. Dalam kasus ini terdapat indikasi bahwa pemerintah mengalami kegagalan dalam memberlakukan regulasi. Penguatan peran swasta dalam pembangunan turut mempengaruhi hal ini. Basis kekuatan modal dan kekuasaan juga dapat menjadi senjata untuk mempengaruhi sikap pemerintah dan terjadi pelunakan regulasi. Lemahnya kapasitas pemerintah dalam implementasi kebijakan mengakibatkan kecenderungan memposisikan pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari pihak swasta, yang mengesampingkan kepentingan dan partisipasi dari masyarakat. Pemerintah yang seharusnya memiliki kewenangan untuk mengatur dan megelola keseimbangan relasi gagal memenuhi kewajibannya, sehingga masyarakat yang harus menerima berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan perumahan tersebut. (Kata kunci : tanah, regulasi, kapasitas negara, pergulatan kepentingan)

Kata Kunci : Kebijakan Pembangunan