FORMULASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMBANG EMAS KAB. BOMBANA SULAWESI TENGGARA

Haslian Hasan, H. Suharyanto

2011 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Tambang emas Bombana yang ditemukan pada Agustus 2008 tidak hanya mendatangkan berkah bagi Bombana, tapi juga beberapa masalah publik. Masuknya ribuan penambang ke Kab. Bombana, memaksa terjadinya tambang rakyat diberlakukan dengan izin kartu dulang telah memicu kerusakan lingkungan dan sengketa lahan adat antara penambang versus penambang dan penambang versus Pemkab Bombana. Pemkab Bombana kemudian menetapkan pengelolaan tambang emas Bombana dikelola oleh investor, meski dengan masuknya investor tambang tidak menyelesaikan masalah publik yang sudah ada, justru memicu masalah baru soal keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat Bombana. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi proses formulasi kebijakan pengelolaan tambang emas Bombana yang dilakukan oleh Pemkab Bombana sehingga dapat diketahui bagaimana Pemkab Bombana dapat sampai pada keputusan untuk mengintervensi masalah dan dampaknya terhadap publik. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pengelolaan tambang emas Bombana serta dokumen-dokumen untuk melengkapi data di lapangan. Penelitian ini mendeskripsikan aktifitas apa saja yag dilakukan oleh Pemkab Bombana dalam proses formulasi kebijakan pengelolaan tambang emas Bombana: (1) Perumusan Masalah (2) Agenda Kebijakan (3) Pemilihan Alternatif Kebijakan (4) Penetapan Kebijakan dan Aktor Formulasi Kebijakan yang terlibat: (1) Policy Maker (2) Non Policy Maker, serta nilai/ kepentingan: (1) Politik (2) Pribadi (3) Kebijakan dalam proses formulasi kebijakan. Dalam setiap proses formulasi kebijakan pengelolaan tambang emas Bombana, akan terlihat bagaimana tarik menarik nilai/ kepentingan oleh masing-masing policy maker dan non policy maker sehingga tujuan yang diinginkan oleh masing-masing aktor tercapai. Pemkab Bombana berhasil merumuskan masalah-masalah publik. Para policy maker juga mampu memasukkan masalah publik dalam agenda kebijakan, namun proses selanjutnya lebih mengarah pada bagaimana menguntungkan nilai/ kepentingan baik itu secara pribadi maupun politik beberapa kelompok saja, bukan pada nilai/ kepentingan kebijakan yang intinya mensejahterakan masyarakat Bombana. Proses formulasi kebijakan pengelolaan tambang emas Bombana bahkan cenderung tertutup dengan tidak melibatkan masyarakat dan organisasi lain yang lebih netral diluar Pemkab Bombana. Rekomendasi penelitian ini adalah keterbukaan Pemkab Bombana dalam proses formulasi sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola tambang emas Bombana, pelibatan masyarakat dan organisasi diluar pemerintahan yang lebih netral dapat membantu proses formulasi yang lebih baik karena adanya ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap proses formulasi kebijakan pengelolaan tambang emas Bombana. Kata kunci: formulasi kebijakan, pengelolaan tambang emas Bombana, aktor, nilai/ kepentingan

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah; Tambang