Manajemen Krisis Masalah Sengketa Lahan (Studi Kasus pada Divisi Protocolaire and Internal Communication PT Krakatau Steel (Persero) Cilegon dalam Kasus Sengketa Lahan Kubang Sari antara PT Krakatau S

Liza Diniarizky Putri, I Gusti Ngurah Putra

2011 | Skripsi | Ilmu Komunikasi

PT Krakatau Steel (Persero) Cilegon sebagai perusahaan yang bergerak dibidang produksi Baja mempunyai konsekuensi high cost, high tech, dan high risk. Ini menggambarkan bahwa PT Krakatau Steel (Persero) Cilegon sangat rentan oleh adanya berbagai krisis. Terlebih lagi aset tanah PT Krakatau Steel (Persero) di Banten dapat dikatakan cukup besar. Karena jika dipresentasikan aset tanah PT KS mencapai 70 persen di wilayah Banten, termasuk kantor Walikota dan DPRD Kota Cilegon saat ini masih merupakan kepemilikan PT KS. Dengan begitu, maka hal ini dapat menjadi salah satu sumber krisis yang potensial mengganggu kelangsungan hidup PT KS dalam masalah persengketaan tanah dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau kepentingan atas tanah-tanah aset PT KS. Seperti masalah persengketaan lahan seluas 66,5 Ha di wilayah Kubangsari dengan Pemkot Cilegon. Kasus ini berawal pada saat PT Krakatau Steel (Persero) mengajukan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) di daerah Kubangsari seluas 200Ha, kemudian BPN memberi HGB (Hak Guna Bangunan) tanah Kubangsari tersebut. Namun setelah 6 tahun berjalan tiba-tiba BPN membatalkan sebagian tanah dalm HGB seluas 66,5 Ha dan mengembalikan status tanah tersebut menjadi tanah negara. Saat perseteruan PT KS belum selesai, tiba-tiba Pemkot muncul memperpanas konflik dengan mengajukan HPL atas tanah seluas 66,5 Ha Kubangsari tersebut. Masalah menjadi besar saat media meliput konflik ini dan memberitakan secara tidak seimbang. Dengan kasus ini dapat dikatakan PT KS sudah mencapai krisis tahap akut. Bertolak dari latar belakang permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui strategi manajemen krisis pada divisi Protocolaire and Internal Communication PT Krakatau Steel Cilegon dalam menangani kasus sengketa lahan Kubang Sari dengan Pemerintah Kota Cilegon. Mengetahui implementasi program-program yang dilakukan divisi Protocolaire and Internal Communication PT Krakatau Steel Cilegon. Serta mengkritisi kekurangan sistem manajemen krisis yang dilakukan divisi Protocolaire and Internal Communication PT Krakatau Steel Cilegon dalam menangani kasus sengketa lahan Kubang Sari dengan Pemerintah Kota Cilegon. Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Adapun pelaksanaan penelitian ini pada PT Krakatau Steel (Persero) Cilegon khusunya Divisi Protocolaire dan Internal Communication (Public Relation PT Krakatau Steel) dalam menangani krisis, pada tanggal 8 September hingga 8 Desember 2010. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi yang digunakan dalam menangani krisis sengketa lahan Kubangsari ini menggunakan social recovery program dan program penyelesaian seacara hukum. Social recovery program adalah sebuah program jangka pendek dan jangka panjang yang difokuskan untuk menyelesaikan krisis kepada publik, pemerintah, LSM, media massa dan stakeholder lainnya, untuk menghapuskan pemikiran-pemikiran negatif terhadap perusahaan, memberi tahu masalah yang sebenarnya terjadi, dan guna mengembalikan citra perusahaan dihadapan masyaraka melalui negosiasi, kompromi, dan lobbying. Kemudian, program penyelesaian seacara hukum lebih kepada penanganan krisis yang bersifat hukum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen krisis PT KS sudah cukup baik, hanya saja masih terdapat banyak kekurangan dalam penerapan media relation, serta PR PT KS tidak mempunyai perencanaan krisis dalam bentuk buku manual aksi untuk menanggulangi krisis yang datang secara tiba-tiba.

Kata Kunci : Manajemen Krisis