PENGARUH KEIRETSU TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI PEMERINTAH JEPANG

DIAN FATMAWATI, --

2011 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Jepang berdasarkan sejarahnya merupakan masyarakat yang berdasarkan pada jaringan, Jepang merupakan negara yang struktur masyarakatnya didukung adanya kelompok-kelompok informal. Semenjak Era Meiji Jepang telah merancang model industri, mendorong adanya kartelisasi, menciptakan bank sentral yang kuat, menyediakan arahan yang berkesinambungan/ arahan yang bersifat “top-down” bagi ekonomi nasional. Keiretsu merupakan bentuk yang sangat cocok dengan Jepang dan mampu bertahan hingga saat ini, karena Keiretsu sebagai sistem mampu memberikan keuntungan secara ekonomi bagi Jepang dan dilain pihak merupakan sistem yang sesuai dengan budaya Jepang. Pembangunan industri dan modernisasi yang masuk dan berlangsung di Jepang saat ini tidak membuat Jepang melupakan nilai-nilai budaya yang dimiliki. Keiretsu adalah mekanisme politik yang tidak normal dimana terdapat kerangka budaya ”Japanese culture” berupa family like relationship (hubungan seperti keluarga). Adanya keunikan-keunikan tersebut menjadikan sistem industri Jepang pasca perang sebagai yang terbaik di dunia. Globalisasi sedikit banyak berpengaruh terhadap ikatan keiretsu di Jepang, walaupun persamaan dan kerjasama terus dijalin. Di Jepang sistem korporasi pemerintah secara umum bertujuan untuk mempromosikan kepentingan perusahaan, para pekerja dan juga masyarakat Jepang secara luas dari pada pemilik saham perusahaan. Pemerintah disini nampak berlaku melindungi perusahaan domestiknya. Hal tersebut nampak ketika perusahaan mengalami masa krisis maka pemerintah dan juga para pemegang saham silang akan memberikan bantuan kepada perusahaan tersebut, melakukan intervensi pada operasi perusahaan. Sistem Keiretsu merupakan suatu sistem yang flexible dan tidak mengikat, maka bentuknya akan dengan mudah berubah dari suatu bentuk kebentuk lainnya sesuai dengan kondisi perekonomian Jepang dan kondisi perekonomian dunia. Perubahan bentuk keiretsu dari satu bentuk kebentuk yang lain sebenarnya memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jepang serta mencapai tujuan nasional ekonomi Jepang. Tetapi perubahan bentuk keiretsu tersebut tidak membuat ikatan- ikatan yang terjadi diantara perusahaan Jepang kemudian hilang. Jika suatu saat dibutuhkan kerjasama, dengan mudah perusahaan Jepang tersebut akan dengan mudah berkoordinasi, memonitor, pembagian resiko atau sharing risk, dan efisiensi dalam saling memasok barang. Keiretsu sangat dekat relasinya dengan bank utama dan juga mekanisme pemegang saham yang tertutup, maka mekanisme kontrol keiretsu sangat bergantung pada pemerintah, institusi finansial dan perusahaan keiretsu lainnya. Di Jepang, hampir seluruh bank adalah swasta dan memiliki hubungan dengan kelompok industri, aktor utamanya adalah “Bank of Japan” yang dikontrol oleh Ministry of Finance (MOF) atau Menteri Keuangan pemerintahan Jepang, tabungan masyarakat Jepang sendirilah yang menjadi sumber dana utama sedangkan masuknya modal asing sangat dibatasi. Sedangkan dilain pihak MITI yang sekarang berubah nama menjadi METI memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jepang. Relasi yang terbentuk antara keiretsu atau dapat dikatakan pihak pebisnis dengan birokrat dan pemerintah merupakan kunci utama keberhasilan perekonomian Jepang. Dengan sistem yang disebut sebagai Japan`s Iron Triangle ini pemerintah dapat memaksimalkan informasi dan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan rencana perekonomian jangka panjang dan menghindari investasi yang dianggap kurang menguntungkan. Dari sistem ini dapat dilihat pula bahwa pebisnis menempati posisi yang cukup signifikan dalam pembuatan kebijakan politik ekonomi Jepang. Melalui praktek Amakudari pebisnis mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan politik ekonomi Jepang. Dimana para mantan pensiunan dari birokrat yang bekerja di perusahaan swasta mampu membantu mencapai kepentingan perusahaan swasta di mana mereka bekerja. Para mantan birokrat tersebut memiliki informasi, jaringanjaringan dengan pihak pemerintah dan birokrat sehingga mantan birokrat ini dapat melakukan lobi-lobi yang sesuai dengan kepentingan perusahaan. Sesuai dengan teori Developmental State oleh Chalmers Johnson hubungan yang erat antara pemerintah dan bisnis, dimana pemerinatah memiliki kontrol tetapi dilain enterpreneurship dapat terus dikembangkan mampu membawa Jepang untuk mengejar ketertinggalan dari Barat dan mampu meraih pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Keiretsu cenderung mengakibatkan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya untuk melakukan investasi yang tidak efisien. Loyalitas diantara perusahaan keiretsu yang sangat tinggi, membuat perusahaan, bank (aktor-aktor di dalam keiretsu) tidak berpikir panjang dalam menginvestasikan uang mereka dalam bisnis yang aman dan menguntungkan, Keiretsu yang memiliki hubungan seperti hubungan keluarga, akan terus berusaha membantu anggotanya yang dalam masalah. Pertimbangan terhadap invetasi yang efisien sedikit terkesampingkan karena solidaritas diantara anggota keiretsu yang mementingkan hubungan baik dan rasa balas budi diantara anggota. Misalnya perusahaan Sumitomo yang tetap memberikan bantuan hutang dan bahkan membeli saham perusahaan Mazda yang akan bangkrut. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan perusahaan Mazda. Dengan adanya kejatuhan dari satu perusahaan keiretsu bisa mengakibatkan kejatuhan pada perusahaan lain. Seperti halnya efek domino, keterikatan dan ketergantungan antara perusahaan keiretsu yang cukup tinggi yang tercermin dari kepemilikan saham silang/ cross-shareholding, risk sharing diantara anggota keiretsu membuat perusahaan anggota dalam keiretsu akan dengan mudah terkena dampak krisis dari perusahaan anggota keiretsu yang lain. Krisis yang terjadi disuatu perusahaan Jepang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jepang secara keseluruhan karena sebagian besar perusahaan Jepang merupakan anggota keiretsu. Sistem politik ekonomi Jepang yang tertutup dan lebih mengandalkan sumber-sumber ekonomi domestik Jepang membuat Jepang akan kesulitan untuk bangkit ketika terjadi permasalahan di dalam negeri mereka. Sistem politik ekonomi Jepang yang cenderung tertutup yang hanya memanfaatkan sumber domestik akan sedikit menghambat perkembangan ekonomi Jepang. Jepang yang berusaha untuk membatasi keterlibatan asing berarti juga keterbatasan sumber-sumber ekonomi yang dapat dikelola oleh Jepang. Hal tersebutlah akan membatasi perkembangan ekonomi Jepang dimasa depan.

Kata Kunci : Politik Ekonomi Jepang