MASALAH ANGGARAN PERTAHANAN INDONESIA DI ERA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Ayudia D. Prabandini, Yahya A. Muahimin

2011 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Anggaran Pertahanan Indonesia jumlahnya relatif rendah dan tidak melebihi 1% dari tingkat GDP Indonesia. Apabila dibandingkan dengan anggaran pertahanan negaranegara lain Indonesia masih mengalami ketertinggalan. Di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dari data realisasi anggaran pertahanan di bab kedua terlihat adanya kenaikan anggaran yang signifikan di setiap tahunnya. Dari tahun 2005 sampai tahun 2011, anggaran pertahanan Indonesia Rp 21,97 triliun, Rp 28,22 triliun, Rp 32,64 triliun Rp 36,39 triliun, Rp 35, 7 triliun, Rp, 42,31 triliun dan Rp 45,2 triliun. Namun demikian pada realisasi anggaran pertahanan, keterangan bagaimana kemudian alokasi anggaran pertahanan dikelola tidak dapat diketahui secara spesifik. Yang dapat dilihat hanyalah data-data angka semata akan tetapi bagaimana kemudian dana tersebut dikelola digunakan dalam bentuk program-program nyata yang untuk mengantisipasi atau meminimalisir ancaman-ancaman dan tantangan yang dihadapi pertahanan Indonesia tidak jelas bagaimana realisasinya. Seakan-akan yang dilakukan oleh pemerintah hanyalah prinsip bahwa hal yang paling penting anggaran pertahanan dapat ditingkatkan dalam jumlah nominal tertentu setiap tahunnya. Yang kedua, anggaran pertahanan Indonesia masih banyak terserap untuk belanja rutin. Meskipun belanja rutin seperti peningkatan gaji, uang lauk pauk, rumah dinas dan sebagainya ini termasuk bagian dari peningkatan profesionalisme TNI , akan tetapi untuk kebutuhan untuk pemeliharaan dan modernisasi alutsista tidak dapat dikesampingkan apabila Indonesia ingin membangun postur pertahanan Indonesia yang kuat. Disamping itu apabila dilihat dari anggaran pertahanan yang selama ini dikucurkan, pos untuk Angkatan Darat jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk kedua matra lainnya. Padahal bila diperhatikan, matra darat dan matra laut membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan matra darat karena untuk menjaga wilayah perairan dan keamanan udara, matra darat dan matra laut tidak hanya bisa bergantung semata dengan kekuatan prajurit akan tetapi butuh ditopang dengan alutsista yang memadai. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa hal itu dipengaruhi oleh ancaman-ancaman yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah bangsa dan negara baik itu bersifat nasional, regional ataupun internasional. Sehingga untuk menghadapi itu semua, di bawah sistem pertahanan semesta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa anggaran pertahanan diarahkan mencapai kekuatan pokok minimum (minimum essential force). Untuk mencapainya yang harus dicapai pemerintah Indonesia antara lain sistem dan strategi pertahanan negara, struktur dan kapabilitas pertahanan, profesionalisme TNI yang dapat menjalankan kebijakan pertahanan negara, Dukungan alutsista yang memadai, dan keterlibatan aktif dari komponen cadangan dan komponen pendukung.

Kata Kunci : Anggaran; Pertahan Keamanan