PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI LUNAS PBB SEBELUM JATUH TEMPO ( Studi Tentang Program Lunas PBB Sebelum Jatuh Tempo di Kabupaten Brebes)

SEPTIANTO S. HARI NUGROHO, Miftah Adhi Ikhsanto

2011 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Program Lunas PBB sebelum jatuh tempo telah ada atau dilaksanakan pada tahun 1999 oleh Bupati Brebes yaitu Alm. Tadjudin Noeraly. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Brebes. Padahal Kabupaten Brebes dapat mencukupi PAD nya. Luas wilayah yang terbilang luas, bahkan untuk wilayah di jawa tengah Brebes menduduki peringkat kedua wilayah terluas. Program lunas PBB sebelum jatuh tempo ini telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Dan program ini selalu menunjukkan keberhasilan dengan lunas PBB sebelum jatuh tempo secara berturut-turut. Kita hendaknya harus mengetahui bagaimana efektivitas dan efisiensi peran pemerintah dan peran masyarakat dalam mewujudkan lunas PBB sebelum jatuh tempo. Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk mengelaborasi mengenai efektivitas, efisiensi dan peran pemerintah dan peran masyarakat dalam mewujudkan program lunas PBB sebelum jatuh tempo. Membayar PBB sebagai salah satu kewajiban dari masyarakat sebagai waijib pajak sehingga harus ditunaikan. Membayar pajak adalah salah satu bentuk kontribusi atau partisipasi aktif dalam pembangunan daerahnya. Semakin cepat pajak terkumpul maka seharusnya semakin cepat pembangunan di daerah. Begitu juga sebaliknya, jika pajak tidak terkumpul maka pembangunan daerah akan terbengkalai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumen Dalam tulisan ini juga akan dilihat bagaimana strategi yang harusnya dilakukan pemerintah, kehadiran tim intensifikasi, faktor penghambat dan pendorong program lunas PBB sebelum jatuh tempo. Serta mengelaborasi mengenai peran masyarakat yaitu tingkat partisipasi dalam membayar PBB. Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Partisipasi, PBB

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan