PERBANDINGAN KUDETA 1987 DAN 2006 DI FIJI DALAM KONTEKS HUBUNGAN SIPIL-MILITER

ANDIKA CAHAYA UTAMA, --

2010 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Disini penulis menyimpulkan bahwa dinamika hubungan sipil-militer antara masa kudeta 1987 dan 2006 sebenarnya memiliki persamaan yang sangat mendasar. Militer pada masa kedua kudeta tersebut mengalami intervensi oleh sipil ke dalam bidang yang seharusnya menjadi otoritas militer sehingga menimbulkan tindakan kudeta sebagai reaksi atas intervensi sipil tersebut kepada militer. Profesionalisme militer yang terlalu kuat serta hubungan sipil-militer yang berubah menjadi mode liberal dari tradisional, mendukung timbulnya motif utama yang menjadi persamaan kedua kudeta yaitu the corporate self-interest of the armed forces (kepentingan korporat sendiri dari angkatan bersenjata) untuk melakukan kudeta kepada pemerintah sipil. Berubahnya tipe hubungan sipil-militer menjadi mode liberal menjadi sangat krusial perannya bagi kudeta karena militer dibangun dengan tipe tradisional. Akibatnya ketika berubah menjadi model liberal, militer menjadi pihak yang independen dan tidak lagi merasakan ikatan dan persamaan yang sebelumnya ada pada tipe hubungan sipil-militer tradisional. Hal tersebut menyebabkan militer memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk menentang pemerintah. Faktor bahwa komposisi militer yang kebanyakan merupakan Fijian tidak berpengaruh pada keputusan militer untuk melakukan intervensi. Hal ini terlihat dari bagaimana kedua kudeta itu sendiri tidak semuanya mengusung hak-hak Fijian namun juga mengusung kesetaraan (kudeta 2006). Keadaan tanpa ikatan kesamaan dengan pemerintah yang menjadi multikultur menjadi salah satu penyebab munculnya perwira praetorian di Fiji. Konflik etnis pada kudeta 1987 menjadi semacam tambahan pembenaran yang dapat digunakan militer untuk menjustifikasi tindakan kudeta dan secara signifikan mendapat dukungan dari rakyat Fijian. Apalagi pada masa itu rakyat Fijian juga tengah merasa tidak aman karena naiknya pemerintahan Bavadra. Sedangkan pada kudeta 2006 yang terjadi juga pola yang hampir sama, namun disini militer memanfaatkan alasan persamaan hak diantara semua etnis serta isu korupsi untuk menjatuhkan Qarase. Militer di kedua kudeta tersebut sama-sama memanfaatkan isu sosial untuk menjustifikasi kudeta yang dilakukan. Penulis melihat bahwa baik kudeta 1987 dan 2006 sama-sama merupakan wujud dari pernyataan militer yang tidak menyukai otoritasnya diganggu oleh sipil. Dan menjadi perwira praetorian yang mengintervensi pemerintah adalah jalan yang dilihat paling besar tingkat kesuksesannya bagi militer untuk merevolusi pemerintah sekaligus mempertahankan otoritas mereka. Meskipun berbagai macam klaim dan pembenaran dikeluarkan oleh pihak militer namun menurut penulis corporate self-interest of the armed forces menjadi alasan utama dan motif kunci yang mendasari kedua kudeta tersebut. Dari segi tipe perwira praetorian yang muncul pada kudeta, kudeta 1987 dan 2006 memiliki dinamika yang berbeda. Pada kudeta 1987 militer menaikan ‘status’ perwira praetoriannya dari moderator (kudeta Mei) menjadi guardian (kudeta September) karena tidak ingin kehilangan keunggulan yang didapat. Sedangkan pada kudeta 2006 militer langsung menjadi perwira praetorian tipe guardian. Namun hal ini masih mungkin meningkat menjadi tipe ruler karena jika pada akhirn tahun 2011 nanti militer masih memegang kekuasaan, maka secara jangka waktu kekuasaan yang dipegang perwira praetorian akan berubah menjadi tipe ruler. Di sisi lain kudeta yang terjadi di Fiji baik pada tahun 1987 dan 2006 membawa efek serta sikap atau reaksi yang berbeda satu sama lain pada masyarakat sipil. Perbedaan reaksi ini disebabkan oleh klaim dan pembenaran yang dinyatakan oleh militer dalam aksi kudeta mereka. Kebanyakan masyarakat sipil yang awam terhadap organisasi militer dan bagaimana seluk beluknya akan bereaksi sesuai dengan klaim tersebut. Etnis Fijian kebanyakan akan bereaksi positif jika klaim yang diajukan mendukung etnis tersebut dan bersikap sebaliknya jika klaim berlawanan dengan kepentingan etnis Fijian. Hal yang sama juga tentu saja berlaku bagi Indo-Fijian. Pada intinya militer melakukan kudeta karena otoritasnya diganggu oleh pemerintah sipil, dan keadaan permasalahan sosial di Fiji menjadi semacam fasilitas bagi militer untuk membenarkan tindakannya. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kebijakan signifikan yang menunjukan pembelaan militer terhadap isu-isu tersebut. Sedangkan sipil secara keseluruhan akhirnya hanya menjadi pengikut militer dalam rejimnya. Kedua kudeta tersebut juga menandakan bahwa profesionalisme di Fiji telah menjadi terlalu profesional dan akhirnya membentuk sindikalisme dimana semua kepentingan militer adalah hak khusus dan wewenang militer untuk mengaturnya secara sepihak saja. Kudeta-kudeta yang telah terjadi di Fiji bagi penulis telah membuat Fiji menjadi negara yang telah dikendalikan militer meskipun tidak selalu memegang kekuasaan negara. Pemerintah sipil Fiji jika nanti telah didirikan kembali, harus sangat mempertimbangkan kepentingan militer dalam membuat kebijakan. Jika ada kebijakan yang tidak disukai militer maka militer akan bertindak dengan caranya sendiri untuk meluruskan masalah.

Kata Kunci : Kudeta Fiji