PERBANDINGAN GERAKAN SOSIAL PADA PERISTIWA “PEOPLE POWER” KE-III DENGAN DUA “PEOPLE POWER” SEBELUMNYA DI PHILIPINA

VANEZIA ANDARINI, ilien Halina

2011 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Gagalnya People Power III jika dibandingkan dengan dua People Power yang berhasil sebelumnya, adalah karena alasan tidak terorganisasinya gerakan dalam struktur mobilisasi yang baik. Organisasi-organisasi gerakan bertindak sendirisendiri, tidak menggunakan strategi koalisi yang baik, sehingga komunikasi yang tercipta antara organisasi-organisasi/ aktor-aktor gerakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini mengakibatkan proses mobilisasi sumber daya, pengembangan strategi, serta proses framing tidak berjalan secara maksimal, yang berujung pada minimnya partisipasi rakyat dalam aksi. Kegaduhan demokrasi berupa gerakan People Power yang terjadi di Philipina sendiri mengakibatkan adanya krisis legitimasi pemerintahan. Dengan kondisi ini, upaya People Power III mungkin bukan yang terakhir yang akan terjadi. Tidak ada jaminan bahwa, bahkan ketika upaya People Power III misalnya berhasil menurunkan rezim Arroyo, maka pemerintahan selanjutnya akan dapat bebas dari tuntutan yang sama. Pemerintahan baru Benigno Aquino III (2010-…) saat ini pun, bisa saja menghadapi isu People Power apabila tidak dapat mengatasi masalahmasalah yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya, seperti isu-isu kekerasan, dan masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang ditinggalkan pemerintahan Arroyo, serta gagal mengatasi masalah korupsi dan politik uang di kalangan pemerintahan Philipina yang selalu menjadi akar masalah ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah. Namun, apabila Aquino III mampu memperbaiki keadaan, kemungkinan lain adalah ia akan menghadapi tekanan yang sama dengan yang dialami ibunya, Corazon Aquino, di masa pemerintahannya, yakni tekanan di kalangan elit. Tekanan yang sama yakni akan datang dari musuh- musuh politik Aquino, seperti Arroyo yang pernah dikritik habis-habisan atas skandal korupsinya oleh Aquino, Estrada rivalnya dalam pemilu, atau istri dan anak-anak Marcos yang saat ini menempati posisi-posisi penting di pemerintahan, yang mungkin saja akan mengupayakan kudeta, ataupun akan mencari kesalahan-kesalahan Aquino III, untuk kemudian dijadikan celah untuk memobilisasi massa agar melakukan people power. Yang dibutuhkan Negara Philipina sebagai penyelesaian dari kegaduhan politik, adalah dengan mengedepankan proses politik sebagai solusi dari setiap masalah politik yang terjadi di Philipina. Ditambah pengadilan yang netral dan independen harus selalu ada untuk mem-backing penyelesaian dengan proses politik apabila ga gal. Semua itu tentu harus diselaraskan dengan konstitusi yang ada. Karena konsekuensi dari “penyelesaian sipil” ialah hadirnya kegaduhan politik. Maka perbaikan dan belajar dari kesalahan pemerintahan yang gagal sebelumnya harus dilakukan, dengan kesiagaan dan kesigapan untuk terus menata dan memperkuat basis nilai, modal sosial, dan instrumen penunjang demokrasi yang kuat dan berdimensi jangka panjang. Dan hal penting lainnya adalah penghentian dualisme militer di Philipina. Petualangan militer yang selalu “menggerecoki” hubungan rakyat dengan pemerintah, membuat pemerintah berkuasa maupun rakyat pelaku gerakan selalu mengharapkan dukungan militer ketika klaim speerti ini muncul. Karena mereka sadar akan pentingnya keberpihakan militer, yang menggambarkan kelompok mana yang lebih kuat dan mampu bertahan ketika konflik terjadi, apakah rakyat atau negara. Namun, kalaupun nantinya People Power masih “dibutuhkan” rakyat, belajar dari kesalahan People Power III serta keberhasilan People Power I dan II, dapat menjadi modal untuk menciptakan aksi yang lebih matang dan berhasil mencapai tuntutan. Karena, gerakan sosial tidaklah terjadi secara instan, namun butuh proses panjang untuk menyiapkannya. Apalagi dengan kondisi politik Philipina yang sudah akrab dengan People Power. pengorganisasian, penggalian kesempatan politik, dan pemanfaatan sumber daya harus dimaksimalkan. Lebih jauh, hal-hal yang dapat menjadi pelajaran dari peristiwa-peristiwa “People Power” yang pernah terjadi di Philipina adalah bahwa bahwa dalam Negara yang menganut paham demokrasi,kegaduhan politik oleh sipil akan hampir selalu terjadi. Gerakan sosial seperti People Power memang bisa menjadi alternatif perlawanan terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu mengemban tanggung jawabnya, serta memperjuangkan hak-hak rakyat. Namun dalam transisi demokrasi, kegaduhan politik tidak baik apabila terjadi terus- menerus/ menjadi tradisi, seperti yang terjadi di Philipina. Karena akan berakibat pada tersendatnya proses pembangunan, dan kinerja pemerintahan yang berujung pada kejatuhan perekonomian dan ketertinggalan langkah dalam kompetisi global yang terjadi saat ini. Maka kemudian, berdasarkan skripsi ini hal yang dapat diteliti lebih jauh adalah solusi seperti apa yang dapat mengatasi kegaduhan politik yang terus - menerus seperti ini. Bagaimana perbaikan kondisi dapat dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab atas perbaikan ini.

Kata Kunci : Gerakan Sosial