KONFLIK PASIR BESI (Studi Tentang Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Pesisir Pantai Selatan Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo)

ASTUTI, Eka Zuni Lusi , Suparjan

2010 | Skripsi | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (dh. Ilmu Sosiatri)

Sumber daya alam pasir besi di pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo mempunyai prospek bagi berkembangnya industri pengolahan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo berencana melaksanakan penambangan dan pengolahan pasir besi demi meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi pengangguran. Namun, rencana penambangan dan pengolahan pasir besi menuai kontroversi pro dan kontra di kalangan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Terutama masyarakat pesisir yang menolak keras rencana penambangan pasir besi tersebut. Karena akan menggusur pertanian lahan pantai yang puluhan tahun menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan konflik pasir besi, mengetahui mengapa terjadi pro-kontra terhadap rencana penambangan pasir besi, bagaimanakah dinamika konflik pasir besi serta bagaimanakah bentuk konflik pasir besi. Otoritas dan kepentingan merupakan konsep kunci teori konflik Dahrendorf. Rencana penambangan pasir besi berujung pada perbedaan kepentingan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya alam lahan pantai berupa konflik pengelolaan sumber daya alam. Dengan otoritasnya, pemerintah memaksakan rencana penambangan pasir besi kepada masyarakat pesisir. Penelitian ini berlokasi di Pedukuhan III Bedoyo, IV Gupit serta Pedukuhan V dan VI Siliran, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Unit analisisnya adalah semua pihak yang terlibat dalam konflik pasir besi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memetakan konflik yang terjadi. Konflik pasir besi tidak semata-mata berupa konflik pengeloaan sumber daya alam. Namun merupakan konflik politik antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu. Rencana penambangan pasir besi muncul sebagai produk kapitalisme dengan aliansi tripel. Dinamika konflik menunjukkan aktor yang silih berganti mewarnai konflik pasir besi dengan mengangkat berbagai macam persoalan yang memicu perlawanan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir tidak mengakui kepemilikan Paku Alam akan lahan plantai. Konflik semakin dipertajam oleh pihak eksternal dari kalangan NGO. Manifestasi konflik pasir besi berupa konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat pesisir serta konflik horisontal berupa pro-kontra rencana penambangan pasir besi antaraktor konflik. Konflik vertikal berawal dari kesalahpahaman masyarakat pesisir akan sosialisasi rencana penambangan pasir besi yang menciptakan distrust terhadap pemerintah. Konflik vertikal berupa perlawanan langsung dan tidak langsung yang berakibat pada disharmoni antarmasyarakat pesisir dan pemerintah. Sedangkan konflik horisontal menimbulkan disintegrasi masyarakat pesisir. Peta konflik pasir besi tidak sebatas konflik antara negara, pengusaha dan masyarakat pesisir. Tetapi menimbulkan munculnya kepentingan yang menuai konflik horisontal pro dan kontra di kalangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, DPRD, masyarakat pesisir, NGO serta akademisi di perguruan tinggi. Kata kunci: kepentingan, konflik pengelolaan sumber daya alam, konflik vertikal, konflik horisontal

Kata Kunci : Konflik Lokal