RESPON PEMERINTAH CHINA TERHADAP PEMBEBASAN TAHANAN UYGHUR DARI PENJARA GUANTANAMO

Bintar Abdillah Pambudi Luhur Amar, --

2010 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Pada dekade ini China muncul sebagai salah satu aktor internasional yang utama. China yang dalam beberapa dekade sebelumnya masih menjadi negara yang tertutup telah bertransfromasi menjadi kekuatan ekonomi raksasa dunia. Namun ideologi nasionalisme-komunisme yang masih dianut oleh pemerintah China hinggga saat ini menyebabkan nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan tidak berkembang dengan bebas di China. Masih terdapat diskriminasi dan represi yang dilakukan oleh pemerintah China utamanya pada etnis Uyghur di Xinjiang. Akibat perlakukan buruk dan tiadanya saluran untuk mengartikulasikan kepentingan, akhirnya beberapa kelompok masyarakat etnis Uyghur membentuk gerakan resistensi dan insurgensi terhadap kekuasaan dan legitimasi PKC di Xinjiang. Beberapa kelompok menjadi gerakan separatis yang memakai cara-cara kekerasan membuat pemerintah China mendeskripsikan kelompok-kelompok tersebut sebagai jaringan terorisme. Ditawannya 22 orang etnis Uyghur di Afghanistan dan Pakistan oleh pasukan tentara AS dalam upaya Presiden Bush untuk memerangi teror dalam kampanye War on Terorism membuat China berasumsi bahwa AS sesungguhnya sedang mempermainkan China. Selain menahan orang-orang tersebut tanpa ada dasar hukum yang jelas, sekarang pemerintah AS kembali lagi memprovokasi pemerintah China dengan membebaskan para pria etnis Uyghur tersebut ke negara-negara diluar China. Namun strategi diplomasi yang digunakan oleh China terhadap AS ternyata berbeda jika menilik pada strategi diplomasi yang digunakan China terhadap Australia dan Swis, negara-negara yang menjadi calon penerima suaka para tahanan Uyghur. Kebijakan China menghadapi AS bisa dikatakan lebih permisif dibandingkan kebijakan China menghadapi Australia dan Swis. Ketika pemerintah China berhadapan dengan Australia ataupun Swis, pemerintah China dapat melakukan strategi diplomasi yang asertif dengan cara memprotes secara tegas melalui kantor-kantor kedutaan besarnya di dua negara tersebut dan dengan cara mengancam akan memburuknya hubungan bilateral antara China dengan negara-negara tersebut. Perbedaan penggunaan strategi China tersebut dapat dijelaskan melalui metode cost and benefit. Para decision makers di China tentunya telah memperhitungkan konsekuensi dari setiap kebijakan luar negeri yang mereka susun. Jika China menggunakan diplomasi yang asertif dan koersif terhadap AS maka implikasinya atau political cost-nya terlalu besar untuk ditanggung oleh China. Keuntungan politis atau benefit-nya yakni, national pride dan pengembalian integritas China terlalu kecil dibandingkan dengan harga yang harus dibayar, yaitu konflik dengan AS, kemungkinan embargo, dan kehilangan pasar tujuan ekspor yang utama. Sedangkan cost and benefit dari kebijakan China terhadap Swis dan Australia tidak memiliki political cost yang sebesar AS. Justru benefit-nya yang lebih besar. Status dan kehormatan China di komunitas internasional meningkat karena kapabilitas China yang dapat mempengaruhi outcome dari pembuatan kebijakan di Swis dan Australia. Justru political cost yang ditanggung oleh Australia dan Swis-lah yang lebih besar apabila mereka setuju untuk menjadi negara suaka para tahanan Uyghur. Karena kedua negara ini sedang melakukan diplomasi intensif dengan China untuk membuka perjanjian bilateral mengenai peningkatan kooperasi ekonomi dan pembentukan free trade area. Kemungkinan keuntungan yang didapat oleh Australia dan Swis melalui kooperasi ekonomi bisa sirna apabila China berang dan memutuskan hubungan ekonomi dengan mereka. Selain itu, analisis pada kebijakan China terhadap pembebasan tahanan Uyghur ini juga dapat memprediksikan ke depannya mengenai implikasi pada hubungan China dengan AS. Jika mempertimbangkan berbagai faktor historis dan hubungan korelasi antara China dan AS selama ini, kasus pembebasan Uyghur tidak akan memunculkan sebuah konflik terbuka antara AS-China. Karena selama ini China selalu bersikap hati-hati terhadap setiap kebijakan AS yang sebenarnya jika ditinjau merupakan provokasi terhadap China. Oleh karenanya serangan balasan China pada AS hanya akan berkisar pada protes melalui pernyataan diplomatis dan bukan benturan konflik secara terbuka dengan AS.

Kata Kunci : Pemerintahan China