IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENATAAN TOKO MODERN

Isnani, Samodra Wibawa

2010 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Era globalisasi semakin membuka semua jalan menuju pada persaingan bebas, khususnya dalam bidang perekonomian, tak terkecuali dengan persaingan antara pasar tradisional dengan toko modern. Permasalahan tentang persaingan bebas antara pasar tradisional dengan toko modern juga terjadi di Kabupaten Bantul. Hal ini membuat pemerintah kabupaten mengeluarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang berbentuk Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul yang bertujuan menata dan mengatur jarak lokasi antara toko modern yang satu dengan lainnya maupun dengan pasar tradisional. Hal ini dilakukan agar eksistensi pasar tradisional tidak mati mengingat mayoritas masyarakat Bantul yang menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional. Dengan ditatanya jarak lokasi antar toko modern maupun pasar tradisional, maka tidak terjadi persaingan usaha yang sengit dan mematikan eksistensi pasar tradisional. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dicoba untuk dijawab adalah bagaimana implementasi Peraturan Bupati Bantul tentang penataan dan pengaturan jarak lokasi antar toko modern dengan pasar tradisional dan faktor- faktor apa sajakah yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data- data yang terkumpul dalam penelitian akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan triangulasi. Pertimbangannya adalah dengan analisis deskriptif diharapkan akan didapat hasil pengukuran yang cermat tentang fenomena sosial tertentu, dalam hal ini fenomena analisis implementasi Peraturan Bupati Bantul tentang penataan toko modern. Setelah dilakukan analisis data secara mendalam maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Bantul tentang penataan toko modern masih belum berjalan sesuai yang diharapkan, dikarenakan adanya beberapa kendala seperti kemampuan aparatur pelaksana kebijakan perbup yang belum mampu bekerja secara efektif dalam mengimplementasikan kebijakan akibatnya tidak sedikit masyarakat atau kelompok sasaran yang tidak mengetahui tentang diimplementasikan kebijakan perbup serta membuat pemahaman mereka menjadi rendah dan pada akhirnya berujung pada tingkat kepatuhan yang rendah pula. Sedangkan faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah faktor kemampuan aparatur pelaksana, faktor koordinasi instansi terkait, dan faktor sikap kelompok sasaran.

Kata Kunci : Kebijakan Publik