KINERJA PERAN KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN (Studi Kasus Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo)

Vandhy Suharisman, Ambar Teguh Sulistiyani

2010 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Hampir bisa dikatakan bahwa pada umumnya kantong kemiskinan berada di daerah perdesaan. Bahkan perdesaan seringkali identik dengan ketertinggalan. Dalam mengatasi permasalahan utama perdesaan tersebut maka pembangunan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa mutlak diperlukan. Dalam era otonomi daerah dewasa ini, semua usaha pembangunan desa merupakan urusan dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten. Institusi kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten tentunya memiliki peranan penting dalam proses tersebut, termasuk dalam hal ini adalah Kecamatan Temon yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kulon Progo dimana desa-desa yang ada dalam cakupan wilayahnya masih tergolong perdesaan (rural). Berangkat dari asumsi mengenai peran penting kecamatan tersebut, penelitian ini membahas bagaimana peran Kecamatan Temon dalam pembangunan perdesaan, bagaimana kinerja peran tersebut, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja peran Kecamatan Temon dalam pembangunan perdesaan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji ketiga fokus bahasan tersebut. Dari hasil wawancara, observasi, maupun analisis data sekunder diketahui bahwa Kecamatan Temon memiliki peran penting dalam pembangunan desa-desa yang ada di wilayahnya. Peran tersebut mencakup peran koordinasi, peran fasilitasi, peran intermediasi dan peran mediasi konflik. Adapun kinerja peran Kecamatan Temon dalam pembangunan perdesaan tersebut secara umum dapat dikatakan sudah memuaskan dipandang dari hasil penilaian atas indikator efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Merujuk pada hasil penelitian di lapangan, tingginya kinerja peran Kecamatan Temon dalam pembangunan perdesaan tersebut dipengaruhi oleh dukungan SDM Kecamatan Temon yang bagus, dan kepemimpinan Camat Temon yang sudah mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan yang baik. Namun kinerja tersebut belum optimal karena terhambat oleh masih belum jelasnya pelimpahan wewenang atas sebagian urusan dari bupati kepada camat. Dari hasil evaluasi tersebut, rekomendasi yang bisa ditawarkan dari hasil penelitian ini yaitu agar amanat pelimpahan wewenang tersebut perlu diperjelas mekanisme pelaksanaannya, terutama yang menyangkut sebagian urusan yang tumpang-tindih dengan kewenangan perangkat daerah lain yang dalam hal ini adalah dinas-dinas daerah.

Kata Kunci : Kinerja Organisasi