Politik Identitas Waria : Pertarungan Wacana antara Pemerintah Kota dengan PKBI DIY

Natasya Reka Maheswari, --

2010 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Identitas gender tidak hanya sekedar jenis kelamin yang mengidentifikasi seseorang tetapi lebih kepada orientasi seksual yang ada. Dalam kenyataannya pemerintah hanya memberi pilihan laki-laki dan perempuan sehingga bagi mereka yang bukan masuk dalam salah satunya akan disingkirkan sebagai the other. Pemikiran biner pemerintah ini tentunya berimplikasi pada mereka yang bukan salah satunya dari 2 gender tersebut. Mereka akhirnya tersingkirkan dalam kehidupan. Mereka kehilangan hak pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, hak kesehatan, hak mengeluarkan pendapat, dan hak kesetaraan dalam hukum. Mereka dianggap bukan bagian warga negara. Maka dari itu LSM PKBI sebagai LSM yang tergerak untuk memperjuangkan masalah minoritas ini kemudian mencoba untuk mengcounter politik biner ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi PKBI DIY dengan Pemerintah Yogyakarta dalam menyikapi eksistensi waria di masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana upaya PKBI DIY dalam mempengaruhi dan membangun kapasitas waria dalam memahami dan mengaktualisasikan potensinya baik secara individual atau kolektif dalam upaya negosiasi mereka dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk menjawab permasalahan itu, digunakan teori politik identitas, kebijakan sosial, dan juga civil society. Politik identitas akan diwarnai dengan othering ranah abu-abu dan bagaimana mereka melawan politik tersebut dengan mengadopsi teori poskolonial. Kebijakan sosial digunakan sebagai teori cara pandang dua kubu ini dalam mensikapi waria. Cara pandang ini mengadopsi teori welfare state dan juga liberal. Civil society kemudian muncul sebagai ruang masyarakat (waria) untuk melakukan counter terhadap politik yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Pemerintah dalam penelitian ini dipahami sebagai sebuah entitas legislatif sebagai pembuat kebijakan dan eksekutif untuk melihat realita di lapangan. Sedangkan PKBI DIY disini dipahami sebagai organisasi yang mencoba untuk membangun kapasitas waria dalam upaya mengcounter politik biner tersebut. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Waria dalam konteks bantuan pemerintah masih di tempatkan sebagai penyandang masalah sosial yang lain. Dalam pemberian bantuanpun pemerintah masih terkesan berat sebelah yakni hanya membantu waria melalui payung LSM yang dipercaya mereka. Dalam melakukan counter terhadap politik tersebut, PKBI DIY mendapat beberapa kendala. Secara internal didapat hasil bahwa komunitas waria masih menganggap bahwa kewarian mereka merupakan sebuah laknat. Mereka juga belum paham bahwa oposisi biner merupakan ancamana langsung bagi mereka.Selain itu loyalitas mereka dalam perjuangan pengakuan identitas ini masih sangat rendah. Mereka tidak paham mengenai urgensi perjuangan mereka. Mereka baru akan tertarik jika program-program yang ada menguntungkan mereka secara finansial. Kata kunci : Oposisi Biner, Countervailing, Waria, PKBI DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta

Kata Kunci : Waria