THE POLITICS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi tentang Peran Forum Multistakeholder CSR dalam Melakukan Kontrol Terhadap CSR sebagai Co-Production dalam Penyediaan Public Goods di Kabupaten Ku

DINI SURYANI, Sri Djoharwinarlien

2010 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Limitasi negara dalam menjalankan fungsi menyejahterakan masyarakat mendorong aktor lain untuk berkontribusi dalam pembangunan. Sebuah fenomena menarik muncul dari sektor privat melalui tanggungjawab sosial perusahaan atau lebih dikenal sebagai corporate social responsibility (CSR). CSR yang juga menyediakan public goods bagi masyarakat kemudian bisa dilihat sebagai suatu mekanisme ko-produksi, bersama-sama dengan penyediaan public goods yang dilakukan oleh pemerintah. Di Indonesia telah muncul dorongan semacam itu, termasuk di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki Forum Multistakeholder CSR (MSH-CSR). Forum MSH-CSR Kutai Timur hadir sebagai bentuk kontrol pemerintah dan masyarakat terhadap CSR sebagai ko-produksi public goods di Kabupaten Kutai Timur. Forum ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antar aktor dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan CSR. Tulisan ini menempatkan CSR sebagai sebuah isu politik dimana setiap aktor yang ada memiliki kepentingan terhadapnya. Keadaan tersebut menjadikan Forum MSH-CSR Kutai Timur sebagai sebuah arena interaksi politik antar aktor dalam mengelola CSR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berjenis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara diselingi library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum MSH-CSR setidaknya memiliki lima peranan penting dalam melakukan kontrol terhadap CSR sebagai ko-produksi public goods, yaitu: memfasilitasi perumusan program CSR untuk disinkronkan dengan program pembangunan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, memediasi konflik kepentingan antar aktor, memndampingi dan memberdayakan masyarakat dalam mengakses program CSR perusahaan, mengawasi program CSR perusahaan dengan melakukan supervisi lapangan, serta mengajukan rekomendasi demi perbaikan pelaksanaan program CSR di Kutai Timur. Forum MSH-CSR sebagai sebuah lembaga kontrol telah memiliki arahan kebijakan yang memadai. Namun pada prakteknya, peran Forum MSH-CSR belum bisa berjalan dengan maksimal disebabkan berbagai kendala, yaitu instrumen kebijakan yang kurang memadai, partisipasi pengurus yang rendah, serta maraknya praktik perburuan rente. Hal ini terjadi karena para aktor yang ada belum memiliki tujuan yang sama atas pengelolaan CSR melalui forum ini. Namun, perubahan struktur yang terjadi dalam Forum MSH-CSR baru-baru ini memberikan secercah harapan untuk kinerja yang lebih baik. Di samping semua itu, Forum MSH-CSR sekaligus merupakan sebuah inovasi yang dimiliki Kutai Timur dimana terjadi peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya CSR serta memungkinkan terjadinya transfer nilai antar aktor. Dari tulisan ini kita dapat melihat bahwa sinergi antara pemerintah, sektor privat dan masyarakat bukanlah sesuatu yang ahistoris. Sinergi sangat bergantung pada infrastruktur sosial-politik yang berlaku di suatu wilayah. Jika infrastruktur sosial politiknya belum mapan, pencapaian sinergi demi tujuan bersama mustahil didapat. Selain itu, dari tulisan ini kita bisa melihat bahwa fenomena CSR menarik untuk dijadikan sebuah instrumen ko-produksi public goods, untuk bersama-sama dengan upaya pemerintah mengatasi problema sosial demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. (Kata kunci: Politik CSR, Forum MSH-CSR Kutai Timur, ko-produksi public

Kata Kunci : Politik; Kesejahteraan Sosial