MERETAS REFORMASI GOVERNANCE KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANTUL Studi atas Problematika dan Konstribusi Organisasi Masyarakat Sipil ”Rewang” dalam Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten B

Aswino Wardhana, Cornelis Lay

2010 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Densentralisasi berimplikasi pada potensi penciptaan ruang-ruang pelibatan publik sekaligus problematik dalam penyelenggaraan tata pemerintahan. Tiap fase tata sistem kebijakan kian teliti terjamah publik. Tidak pelak pemegang otoritas menjadi gagap sekaligus tidak bisa berpaling. Rezim kemudian hanya bersandar dalam ruang-ruang gelap arena yang bernilai strategis. Arena itu diantaranya adalah perencanaan dan penganggaran kebijakan. Rezim status quo dan arus publik menggepur. Publik menguji kapasitas alokatif dan distributif setiap rezim kebijakan. Situasi inilah yang ingin diabadikan penulis dalam penelitian ini. Menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara intepretatif atas strategi manawar organisasi masyarakat sipil “Rewang” dalam pertarungan ruang gelap rezim perencanaan dan penganggaran. Terkuak berbagai fakta problematik dan sekaligus peran Rewang dalam perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bantul. Rezim percanaan masih terlalu angkuh untuk bisa ditawar. Pertahanan rezim berada dalam ruang gelap yang tercipta dari cacat pembawaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Struktur gelap itulah yang menjadi sasaran reformasi governance perencanaan. Dengan strategi inkremental, OMS Rewang menawar dengan melakukan pemberdayaan masyarakat aktif. Masyarakat dibangkitkan kesadaran substantifnya dan struktur kelembagaan Musrenbang. Rewang juga mencoba merebut ruang partisipatif dengan kemitraan kritisnya dalam Forum SKPD dan Musrenbangkab. Sarannya, jika agenda partisipatif governance lengah maka yang akan berkembang adalah informalitas warga dan rezim perencanaan bertahta dengan perspektif teknokratis-teknisnya. Begitu pula dengan rezim teknokrasi penganggaran di Kabupaten Bantul. Ruang penganggaran masih sepi dari partisipasi masyarakat. Struktur gelap itulah perlu menjadi sasaran reformasi. Strategi inkremental berpadu reklaim dilakukan OMS Rewang. Kesuaian RKPD perlu dikawal untuk mendaptkan alokasi anggaran. Penyimpangan/korupsi dalam pelaksanaan perlu diawasi dan ditindak. Berbagai temuan fakta problematik dan capaian peran advokasi OMS Rewang memberikan peta arah dalam upaya mendorng reformasi governance perencanaan dan penganggaran di kabupaten Bantul. Kata kunci: perencanaan, penganggaran, partisipasi, reformasi governance

Kata Kunci : Kebijakan Publik