Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pondok Pesantren (Strategi Pondok Pesantren Maslakhul Huda, Pati dalam Proses Pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Binaan)

UDHI TRI KURNIAWAN, Nurhadi

2010 | Skripsi | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (dh. Ilmu Sosiatri)

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren tentu saja terus mengalami perubahan. Pada awalnya hanya berbentuk pengajian kitab kuning, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, pesantren kemudian mengadopsi jenis pendidikan formal. Dalam perkembangannya kemudian, pesantren juga menjadi lembaga sosial yang mengemban fungsi-fungsi kemasyarakatan bagi komunitas di lingkungan sekitarnya. Salah satu pesantren yang melakukan proses pemberdayaan secara sistematis adalah pesantren Maslakhul Huda, di Kajen, Kabupaten Pati. Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pesantren Maslakhul Huda, khususnya terkait dengan pola pendampingan yang dilakukan terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat menjadi fokus penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Biro Pemberdayaan Masyarakat dan Pesantren (BPPM) pesantren Maslakhul Huda dalam melakukan pola pendampingan terhadap KSM yang dibina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penulis melakukan wawancara mendalam dan mengumpulkan dokumentasi untuk mendapatkan data yang digunakan untuk mengambil kesimpulan akhir. Penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat berbasis Pondok Pesantren ini mengambil lokasi di Pondok Pesantren Maslakhul Huda, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Selain itu, penelitian juga dilakukan di lokasi Kelompok Swadaya masyarakat yang dijadikan sampel penelitian yang tersebar di kabupaten Pati, Kudus, dan Jepara. Peneliti mendapatkan data dari pengelola BPPM dan KSM yang dipilih. Dua orang selaku pengelola BPPM, tujuh orang pengelola dan anggota KSM, dan dua orang fasilitator program pendampingan. Proses wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan data yang diharapkan. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi pelaksanaan program yang telah dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa BPPM melakukan proses pemberdayaan dengan pendekatan dari dalam. Masyarakat dilibatkan ditataran perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi dan pengawasan program. Berdasarkan data yang ada, pada saat ini terdapat 80 KSM yang masih aktif. Yang tersebar di kabupaten Pati, Jepara, dan Kudus. BPPM sebagai pihak yang melakukan proses pemberdayaan menerapkan startegi pemberdayaan berupa penyadaran, peningkatan partisipasi, pembentukan dan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pemberian modal usaha, dan pengawasan. Namun dalam proses pemberdayaan yang dilakukan, muncul kendala yang berasal dari pihak BPPM berupa keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM. Selain itu, cakupan pemberdayaan yang dilakukan belum menyentuh aspek penguatan akses masyarakat terhadap penentuan kebijakan pemerintah yang berkaitan secara langsung mapun tidak langsung terhadap masyarakat. Sedangkan dari pihak KSM, muncul permasalahan berupa kapasitas SDM yang belum dapat ditingkatkan secara signifikan, inisiatif pengembangan usaha yang masih kurang, pengelolaan usaha anggota yang belum baik, dan adanya kredit modal yang macet. Dalam proses pelaksanaan strategi pemberdayaan yang telah ditentukan, masih banyak kendala yang muncul, baik dari BPPM selaku pihak yang melakukan proses pemberdayaan, maupun KSM sebagai subyek dan obyek dari program pemberdayaan yang dijalankan. Sisi empowering dalam bidang advokasi terhadap kepentingan masyarakat perlu diperhatikan untuk meningkatkan bargaining poisition masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat