Preferensi Kebijakan Bilateralisme dalam Politik Luar Negeri Jepang terhadap Asia Tenggara Studi Kasus: Masa Pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi

Fadhilah Nazif, Siti Daulah Khoiriati

2010 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Sejak dimulainya kembali hubungan antara Jepang dan Asia Tenggara pasca Perang Dingin, kebijakan pada level bilateral menjadi kebijakan utama yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Hal ini banyak dipengaruhi oleh aliansi Jepang dengan Amerika Serikat pada masa itu serta situasi internasional yang belum memungkinkan untuk mengembangkan kerjasama multilateral maupun regional dengan kawasan Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu pada masa berakhirnya Perang Dingin, pilihan level kebijakan menjadi semakin beragam. Jepang pun senantiasa mengikuti trend yang dianut oleh sistem internasional dengan bergabung dan berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional. Adanya keinginan Jepang untuk menunjukkan kemampuannya untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah baik di kawasan Asia Tenggara secara khusus, maupun di dunia secara umum berpengaruh terhadap level kebijakan yang diambil oleh Jepang. Munculnya solidaritas Asianisme juga mempengaruhi dinamika level kebijakan, walaupun tetap saja norma bilateralisme tidak pernah hilang sebagai faktor penting yang mempengaruhi kebijakan Jepang. Pada masa pemerintahan Junichiro Koizumi, kebijakan pada level bilateral menjadi preferensi kebijakan pemerintah Jepang. Hal ini sangat berkaitan dengan situasi internasional saat itu, dimana Amerika Serikat memainkan peran yang semakin dominan, khususnya dalam kebijakan keamanan yang menghasilkan besarnya kepentingan Koizumi untuk meningkatkan hubungan dengan AS sejalan dengan ambisi kebijakan militernya. Akibatnya berpengaruh terhadap meningkatnya norma bilateralisme di tubuh Jepang. Berbagai contoh telah menunjukkan bahwa kuatnya norma bilateralisme di tubuh Jepang berpengaruh terhadap terhambatnya inisiatif dan kebijakan Jepang untuk memperdalam kerjasama regionalisme di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Hal ini diakibatkan oleh masih adanya kekhawatiran Amerika Serikat terhadap perkembangan regionalisme di kawasan tersebut. Hal ini mempersempit alternatif level kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jepang. Di lain pihak, Cina muncul sebagai aktor yang mendorong Jepang untuk meningkatkan kerjasama dengan Asia Tenggara. Faktor Cina tidak hanya meningkatkan keinginan Jepang untuk lebih proaktif terhadap Asia Tenggara, namun juga mempengaruhi level kebijakan Jepang terhadap kawasan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kebijakan bilateral yang diambil oleh Cina terhadap Asia Tenggara mendorong Jepang untuk mengikuti langkah yang sama. Selain itu memburuknya hubungan politik antara Jepang dan Cina menyebabkan kerjasama regional di kawasan Asia Timur dan Tenggara mengalami hambatan. Akibatnya pilihan kebijakan pada level bilateral menjadi kebijakan yang dianggap efektif bagi Jepang untuk tetap menunjukkan peran aktifnya terhadap kawasan Asia Tenggara. Selain itu lambatnya perundingan mengenai perdagangan bebas dalam forum multilateral mendorong sejumlah negara untuk melakukan perundingan kebijakan pada level bilateral. Hal ini memunculkan trend kerjasama dalam menjalankan kebijakan perdagangan bebas pada level multilateral. Hal inilah yang diikuti Jepang sehingga meningkatkan hubungan ekonomi secara bilateral dengan Asia Tenggara. Faktor di atas sangat berkaitan dengan sikap Jepang yang senantiasa memanfaatkan level kebijakan yang ada untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang sejalan dengan norma yang dianutnya saat itu.

Kata Kunci : Politik Luar Negri Jepang-Asia Tenggara