Agama dan Perjuangan (Formasi dan Artikulasi dalam Politik Identitas Sapta Dharma)

Febriyan, Purwo Santoso

2009 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Abstraksi Sapta Dharma Merupakan satu dari sekian banyak agama yang tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah. Pembentukan identitas mereka sebagai bukan agama, tetapi aliran kepercayaan, merupakan konstruksi yang tidak dapat dilepaskan dari bagaimana pemerintah mengidentifikasikan agama secara subjektif. Pemaksaan pemakaian identitas sebagai aliran kepercayaan oleh pemerintah membuat tertekannya ekspresi identitas mereka baik di ranah negara maupun di ranah masyarakat. Diranah negara, ekspresi identitas mereka seperti pencantuman Sapta Dharma dalam kolom agama di KTP, legalitas perkawinan mereka, sampai dengan permasalahan penguburan tidak lagi diakui sebagai sesuatu yang sah. Di ranah masyarakat, penekanan secara psikologis maupun fisik seringkali mereka terima. Pengucilan dari kehidupan masyarakat sampai dengan penyerbuan terhadap tempat ibadah mereka merupakan bentuk represi terhadap ekspresi identitas mereka. Dalam penelitian ini kita akan melihat bagaimana mereka melakukan perlawanan terhadap struktur-struktur yang menindas mereka. Kita akan menggunakan dua cara pandang yang ada dalam khasanah teori politik identitas. Pertama cara pandang pertama yang cenderung melihat politik identitas sebagai sebuah bentuk pengorganisasian identitas sebagai sumber daya dan sarana politik. Kedua kita akan memaknai juga politik identitas sebagai sebuah relasi kuasa yang terjadi dalam sebuah identitas dalam kaitannya dengan pembentukan identitas secara internal. Penggunaan cara pandang seperti dapat membuat kita melihat secara lebih luas tentang kekayaan teori politik identitas. Dalam sebuah kelompok agama, relasi kuasa yang terjadi dapat kita lihat dalam hubungan antara pemimpin dengan pengikut agama tersebut atau dalam ajaran Sapta Dharma antara Tuntunan dengan warga Sapta Dharma. Tuntunan sebagai pemilik kekuasaan dalam menginterpretasikan teks-teks agama dapat memanfaatkan kekuasaannya dalam membentuk klaim atas identitas Sapta Dharma. Siapa yang bisa disebut sebagai warga Sapta Dharma, apa kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang warga menjadi sebuah identifikasi yang dilakukan oleh warga Sapta Dharma. Dalam hubungannya dengan Politik identitas, Tuntunan memiliki kekuasaan dalam menentukan arah perjuangan (artikulasi) seperti apa yang harus mereka lakukan. Sebagai bagian dari periode kelam kekerasan terhadap identitas mereka, Tuntunan lebih memilih jalan untuk melakukan perlawanan secara tidak konfrontatif, lebih memilih mekanisme perlawanan sehari-hari. Walaupun demikian, kekuasaan Tuntunan bukalah kekuasaan yang tidak dapat dihindari. Perubahan-perubahan sosial dalam formasi warga Sapta Dharma yang melibatkan perubahan kepemilikan modal baik itu ekonomi, sosial, maupun budaya mengakibatkan juga perubahan dalam pola perlawanan yang mereka lakukan. Perlawanan secara langsung kepada negara dengan klaim-klaim atas hak sipil mereka, menjadi sesuatu yang muncul dalam politik identitas Sapta Dharma pada era reformasi. Hal ini tentu saja terdorong juga oleh perubahan sistem politik yang terjadi. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa formasi identitas dalam sebuah kelompok dengan identitas yang sama, memiliki hubungan erat dengan pola perjuangan yang mereka lakukan. Meskipun dalam identitas tersebut terjadi sebuah konflik yang tersembunyi, pola perjuangan yang dibentuk oleh formasi identitas tadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagaimana mereka mendapatkan pengakuan terhadap identitas mereka

Kata Kunci : Agama ; Politik