BAHASA POLITIK PRESIDEN DALAM BERITA KENAIKAN BBM PERIODE MEGAWATI DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Lusi Dian Mayasari, Muhammad Sulhan

2009 | Skripsi | Ilmu Komunikasi

Dari hasil penelusuran dan analisis berita kenaikan BBM di era pemerintahan Mega, peranan kunci komunikasi politik tidak terletak pada Presiden. Secara kuantitas, Mega jarang mengemukakan pernyataan maupun tanggapan kepada khalayak baik dalam konferensi pers maupun wawancara. Begitu pula dalam sejumlah pertemuan Mega dengan sejumlah kalangan yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM, beliau tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjalankan fungsi komunikasi pemerintah. Akibatnya terjadi kekacauan sosial yang meluas di masyarakat karena macetnya komunikasi politik dari pemimpin bangsa. Di era ini aksi unjuk rasa di beberapa daerah berakhir ricuh. Penyelewengan BBM oleh para spekulan menyebabkan kelangkaan BBM, dan kenaikan harga BBM secara liar. Dan ketidakpastian penetapan kebijakan menyebabkan pasar panik sehingga harga kebutuhan sehari-hari menjadi mahal dan tak terkendali. Sebaliknya di masa pemerintahan selanjutnya, pernyataan, tanggapan dan instruksi Presiden sangat mudah ditemukan dalam headline news. Terutama karena fungsi agenda setting media menempatkan berita mengenai kebijakan BBM sebagai porsi utama. Maka dalam tahapan wacana kebijakan, penetapan, hingga pasca kebijakan setiap pembicaraan politik SBY terekam baik di media. Hal ini menjadikan dasar analisis wacana bahasa politik SBY lebih mudah dan kuat karena ketersedian data yang melimpah. Dengan mengunakan Critical Dicourse untuk membedah bahasa politik Mega dan SBY, dapat kita pahami bagaimana bahasa politik berperan dalam komunikasi politik pemerintah mengenai kebijakan BBM. Pemahaman ini diperoleh dari pemakaian metafora, pemilihan kosa kata dan kalimat yang dipakai dalam bahasa politik mereka. SBY tampaknya tahu benar potensi bahasa politik untuk menguatkan rasio dan alasan pemerintah atas kebijakan ini. Secara kosisten SBY memanfaatkan berbagai kesempatan unutk meneguhkan argumentasi pemerintah dalam kebijakan BBM. Tak jarang beliau mengemukakan retorika kebaikan kebijakan ini semata demi kepentingan rakyat banyak. Ia secara konsisten pula memelihara citra pemimpin yang santun dan demokrat. Meski kemudian ketika suara kebanyakan mengkritik secara tajam dan pedas, bahasa politik SBY cenderung reaktif dan emosional. Sebaliknya tak banyak yang dapat digali dari bahasa politik Mega. Presiden perempuan pertama ini, cenderung pendiam dan menggunakan senyumnya sebagai bahasa politik. Sikap Mega yang kurang komunikatif ini menyebabkan turunnya popularitas dan kepercayaan masyrakat terhadap kemampuan Mega. Hal ini terbukti pada pemilu 2004, Mega tidak terpilih lagi memimpin bangsa ini.

Kata Kunci : Ekonomi Politik Indonesia