PERAN ”PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN” DALAM PENINGKATAN PELAYANANPENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI PEDESAAN

Pamela Apri Wulandari, Susi Daryanti

2009 | Skripsi | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (dh. Ilmu Sosiatri)

INTISARI Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terutama Kelompok Bermain di Kecamatan Imogiri masih membutuhkan perhatian dari pihak lain dalam upaya peningkatan pelyanan. Dalam hal ini PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu program pemberdayaan dari pemerintah pusat untuk masyarakat desa memberikan perhatian untuk pemenuhan kebutuhan Alat Pendidikan Educatif (APE) bagi PAUD di Kecamatan Imogiri. Pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilakukan tahun 2008, tertunda hingga tahun 2009 karena ada penundaan pencairan dana dari pusat sebesar 10% terkait masalah birokrasi. Teori dasar pembangunan baru, diantaranya adalah teori sumber daya manusia (SDM) yang mengatakan bahwa dengan meningkatkan mutu SDM kerugian ekonomi dan kestabilan sosial akan dapat mengurang pula. Aktualisasi pendidikan nasional yang baru mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak lagi dipikul hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibebankan pada masyarakat, yang terwujud dalam pendidikan berbasis masyarakat. Lembaga PAUD merupakan salah satu pendidikan berbasis masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Dengan sampelnya adalah pengurus PAUD Kelompok Bermain dan masyarakat yang berlokasi di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul yang mendapat alokasi dari PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa respon yang diberikan masing-masing KB terhadap penundaan pemberian APE berbeda, ada yang siap ada pula yang tidak siap karena dengan adanya penundaan kegiatan pembelajaran kurang greget bahkan kurang lancar. Hal tersebut karena dipengaruhi kesiapan pengelola dan masyarakat dalam mempersiapkan pembangunan KB di daerahnya. Partisipasi yang diberikan masyarakat turut mempengaruhi kelancaran kegiatan KB, ada maupun tidak adanya bantuan dari pihak lain. Partisipasi dapat berupa peningkaan kualitas pendidik, swadaya masyarakat dan kearifan lokal. Respon dan harapan-harapan yang dimiliki pendidik maupun masyarakat terhadap peningkatan pelayanan PAUD memperlihatkan bahwa masyarakat menginginkan bantuan dari pihak lain berupa bantuan berbentuk fisik, seperti APE, pembangunan gedung, biaya operasional serta insentif pendidik seperti sekolah formal, sehingga pelayanan PAUD sebagai pendidikan berbasis masyarakat menjadi kabur. Dengan demikian perlu dikaji ulang dari pemerintah maupun masyarakat mengenai pelayanan PAUD di dalam masyarakat. Pemerintah yang terlalu memaksakan PAUD dalam masyarakat sehingga masyarakat secara siap ataupun tidak menyelenggarakan pelayanan KB seperti sekolah fomal, atau masyarakat yang salah mengartikan adanya pelayanan PAUD berbasis masyarakat.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat