MODERNISASI SISTEM POLITIK DI INDONESIA (Studi Tentang Proses Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sejak Tahun 1989 - 1995 )

HELFIANA SIREGAR, Sri Djoharwinarlien

1996 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

S i n o p s i s Skripsi ini memilih topik Modernisasi Sistem Politik di Indonesia dengan memfokuskan studi pada proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia tahun 1989-1995, penyusunan skripsi ini menggunakan library research dalam menjelaskan setiap gejala atau perkembangan yang terjadi mengenai hak asasi manusia di Indonesia , baik pelaksanaan maupun konsepsinya. Saat ini dapat disaksikan suatu perkembangan yang memperihatinkan , yakni bahwa gagasan "HAM", dalam kenyataannya tidak memperoleh respon yang memadai, justru oleh suatu reaksi yang cenderung menegasi. Akibatnya, inti dari gagasan advokasi atas pelanggaran hak asasi manusia justru terlewatkan . Hal ini terbukti dengan masih maraknya praktek pelanggaran hak asasi. Di bawah payung Orde Baru, stabilitas politik mendapat perhatian yang paling diprioritaskan , dengan konsep "floating mass " untuk menekan secara sengaja partisipasi politik masyarakat. Konsep floating mass yang diterapkan pemerintah tersebut tidak hanya mempunyai indikasi bagi kehidupan politik, tetapi juga pada hak asasi manusia . Dengan konsep floating mass tersebut praktek-praktek pelanggaran HAM juga sangat menonjol: kasus di bidang perburuhan , penggusuran tanah, pembreidelan sejumlah pers dan recalling pada sejumlah anggota dewan yang dianggap vokal adalah sebagai contoh kasus. Model tentang pembangunan politik yang berciri populis nampaknya lebih tepat dibandingkan dengan ciri model teknokratik yang diterapkan selama beberapa dekade dalam pemerintahan Orde Baru. Sejalan dengan perubahan jaman, isu keterbukaan politik semakin tidak bisa dihindari, penegakan HAM pun mendapat perhatian yang serius, untuk itu modernisasi sistem politik sangat diperlukan, terutama untuk mencoba memperlonggar, dan lambat laun meninggalkan konsep floating mass yang selama ini diterapkan, sehingga lambat laun proses penegakan hak asasi dapat berjalan dengan baik seiring dengan tegaknya demokratisasi di Indonesia, untuk itu diharapkan tindakan responsif dari pemerintah, peranan lembaga non pemerintah sehingga HAM betul-betul dapat ditegakkan.

Kata Kunci : Politik Indonesia