POLITIK AKOMODASI ( Studi Tentang Hubungan Umat Islam Dengan Pemerintah Orde Baru Pasca 1990 Dan Prospek Demokratisasi di Indonesia )

AGUS TRI LASTOMO, AFAN GAFFAR

1997 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Berbagai kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah sejak akhir dekade 80-an, jelas telah berubah pola hubungan antara pemerintah dengan umat Islam . Banyak kepentingan -kepentingan umat Islam yang diakomodasi pemerintah. Sebaliknya, umat Islam juga mengakomodasi kepentingan -kepentingan pemerintah, dengan memberi dukungan dan legitimai pads pemerintah . Dengan kata lain, hubungan akomodatif telah tercipta Iii berbeda dengan periode-periode sebelumnya di mana kedua entitas politik ini lebih sering dalam posisi berseberangan dengan banyak konflik yang menegangkan. Kata politik akomodasi digunakan, ketika disadari bahwa tidak ada yang piermanen dalam dunia politik. Semua akan berubah dan tergantung pads keberhasilan pemenuhan kepentingan -kepentingan pemerintah maupun umat Islam. Pengakomodasian kepentingan-kepentingan masyarakat adalah politik , ketika sistem politik suatu negara memerlukan dukungan , legitimasi, bagi terjaminnya kontinuitas perjalannya sistem. Atau dapat juga merupakan award , bahkan kooptasi, agar masyarakat tidak lagi membahayakan negara Demikian juga, pengakomodasian kepentingan-kepentingan pemerintah adalah politik, ketika masyarakat merasakan bahwa konflik tidak lagi merupakan jalan terbaik . Dapat juga ini adalah sebuah srategi dengan mana interaksi yang lebih akrab diperkirakan lebih memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan-keutungan selanjutnya yang lehih besar . Interaksi pemerintah dengan umat Islam dalam hubungan akomodatif ini bergerak dari dan ke hal-hal di atas. Alhasil , hubungan akomodatif jelas tidak dapat diklaim sebagai sesuatu yang immortal . Ini tidak mengingkari bahwa hubungan akomodatif tidak hanya diakibatkan oleh proses-proses politik yang sementara saja (tactically). Ada keadaan-keadaan obyektif yang bersifat sosio -kultural akibat perubahan sosial yang terjadi pada kedua belah pihak yang memungkinkan hubungan akomodatif secara otomatis terjadi tanpa rekayasa politik. Semakin diterimanya secara luas pemikiran-pemikiran banyak tokoh dan pemikir Islam tentang terbukanya. kemungkinan umat Islam untuk menjadi Muslim yang berdasarkan agamanya sekaligus menjadi seorang Indonesia yang berdasarkan Pancasila dapat dijadikan sebagai contoh . Semakin dipahaminya Islam seperti ini dan juga proses santrinisasi baik di tubuh birolrasi maupun umat Islam secara keselunihan menjadikan hubungan akomodatif semakin mungkin dan dipercepat. Dengan kata lain, hubungan akomodatif antara pemerintah dan umat Islam jelas, selain mendapatkan klaim politik, juga mendapatkan klaim kultural. Pada saat yang bersamaan Indonesia adalah prototipe negara. yang otonom dan mandiri dari kontrol kekuatan masyarakat. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, kultural maupun struktural . Prospek demokratisasi Indonesia dengan demikian tidak dapat dengan mudah terjadi hanya. karena hubungan akomodatif ini. Umat Islam bukanlah satu - satunya entitas politik. Sudah menjadi kenyataan historis, pemerintah Orde Baru adalah kuat di mana militernya (ABRI-AD) adalah juga kekuatan politik yang mempunyai posisi dan pengaruh yang sangat kuat dengan konsep Dwi fungsi ABRI-nya Demokratisasi jelas hams memperhitungkan elit-elit, pemimpin -pemimpin, yang seringkali mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dalam tubuh pemerintah, militer, dan juga Golongan Karya sebagai partai politik dominan. Demokratisasi adalah prakarsa negara, dan wajah demokrasi akan ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan pemerintah, Golkar, militer, dan umat Islam. Juga hams diperhitungkan tekanan-tekanan internasional yang seringkali malah menjadi faktor pemicu dan penentu suatu rejim melakukan keputusan dan tindakan politik. Pemberdayaan civil society sebagai prakondisi demokrasi menjadi urgen karena dominannya negara ini ditambah kondisi -kondisi di alas. Civil society yang non sektarian, mandiri , diharapkan menjadi alternatif ketika strategi demokrasi alas prakarsa negara bertabrakan dengan dominasi negara itu sendiri. Umat Islam berkompeten dengan masalah ini. Prospek demokratisasi tergantung pada kesungguhan ormas- onnas Islam dal am memanfaatkan hubungan akomodatif di alas imtuk secara lebih leluasa mentransformasikan masyarakat Indonesia pada uunumnya dan umat Islam secara lebih spesifik dari segala hal yang bersifat tidak mandiri menjadi lebih mandiri. Demokrasi akhirnya akan bermakna. kekuatan yang proporsional antara masyarakat dengan pemerintah, di mana tidak ada lagi represi, ketidakadilan, pelanggaran HAM yang direkayasa dan dipaksakan. Ini akan berlanjut penampakannya pada praktek-praktek politik dan pemerintahan di mana tidak ada lagi pemilu yang sarat dengan kecurangan dan manipulasi, berjalannya partai politik sesuai dengan fungsi fitrahnya, sampai terbukanya ruang (sphere) yang menjamin perbedaan pendapat.

Kata Kunci : Politik Indonesia