MENINGKATKAN AKSEPTABILITAS MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEBAGAI UPAYA MENUMBUH KEMBANGKAN PEMBANGUNAN LOKAL PARTISIPATIF

Jatmiko Wardoyo, Moeljarto Tjokrowinoto

1994 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

- Sebelu m mengimplementasikan kebijakan pembangunan di dalam masyarakat perlu ditinjau kesiapan orde social yang ada dalam masyarakat tersebut . Apalagi program pem- bangunan bertujuan untuk merubah pola pikir dan perilaku sosial yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat , maka semakin diperlukan upaya-upaya untuk mengintrodusir kebijakan dengan pendekatan yang simpat. ik. Pet ugas pemerintah harus memahami dan mengerti polo - pola kehidupan masyarakat dengan melakukan live in di dalam masyarakat selama observasi. - Konsep Community Based Resources Management hanya dapat dicapai dengan Cara mengintegrasikan kebijakan pembangunan dengan socio-technical system yang telah nidup dalam masyarakat dan berfungsi sebagai mekanisme untuk kelangsungan hidup mereka dalam mengantisipasi kontrad iksi dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Keh:i.akan pembangunan yang hendak diimplementasikan harus mendasarkan diri kepada kemampuan masyarakat tersebut dan bertumpu pada sumber daya yang dimiliki masyarakat.. Daiam upaya meningkatkan akseptabilitas masyarakat terhadap kebi,iakan pembangunan tidak bisa dilepaskan peranan pemimpin informal. Bahkan dalam Implementasi kehi,iakan IPP ditemukan bahwa justru para pemimpin informal atau strategic elites yang ada dalam masyara-- katlai yang memegang peranan central (determinant role.F dalam usaha menggerakkan masyarakat untuk mendukur: g kebija.kan. Hal ini disebabkan informal leaders / Strategic elites dalam menjalankan perannya tidak terjebak dlm keterbatasan-keterbatasan seperti halnya yang dialami oleh pimpinan formal. Esensi dari partisipaSi adalah keterlibatan masyara- secara mental emosionaI dalam setiap kebijakan pembangunan, bukan semata-mata keterlibatan secara fisik helaka. Berorientasi partisipasi massa secara fisik akan terjebak dalam partisipasi semu artinya bentuk-bentuk keterlibatan massa dalam kerja bakti ataupun gotong royong dalam pembangunan lebih merupakan tradisi atau sudah merupakan polya dalam sistem sosial masyarakat, khususnya di pedesaan. Yang lebih significant dalam partisipasi adalah keterlibatan masyarakat untuk bebas berpikir dan mengeluarkan pendapat dalam forum diskusi untuk membahas kebijakan pembangunan, sehingga mereka dapat mengekpresikan dan mengaktualisasikan kepentingan mereka di dalam usaha pembangunan. Untuk mensosialisasikan gagasan-gagasan pembangunan dengan pendekatan komunikasi konvergen masih sulit untuk direalisasikan dalam masyarakat pedesaan, karena keterbatasan kemampuan verbal dari masyarakat untuk mengemukakan pendapat. Dengan demikian pemerintah sebagai communicant yang hendak memasyarakatkan ide dan gerakan pembangunan harus berkolaborasi dengan pemuka pendapat dalam masyarakat. Pemuka pendapat merupakan communicator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung' antara masyarakat (receiver) dengan pemerintah. Melalui communicator pesan-pesan (messages) pembangunan disampaikan kepada masyarakat dan feed back dari masyarakat diteruskan kepada pemerintah.

Kata Kunci : Pembangunan Masyarakat