IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN MELALUI POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT

AGUSTINUS HARI SASONGKO, Suharyanto

1995 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Kebijaksanaan Pembangunan Perkebunan melalui Pola Perusahaan Inti Rakyat, khususnya melalui Proyek KIKPlasma PIR Kakao Kabupaten Gunungkidul dalam arti tertentu dimaksudkan untuk membangun masyarakat pekebun yang berwiraswasta, sejahtera dan selaras dengan lingkungannya. Masya.rakat pekebun yang dibangun dalam hal ini adalah petani peserta proyek. Petani peserta diarahkan untuk memiliki ketrampilan dalam menerapkan inovasi teknik dan sosial, menarik manfaat dari asas skala ekonomi, baik perseorangan maupun kelompok, sehingga mempunyai kekuatan mandiri dalam meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Sebagai sebuah kebijaksanaan pembangunan perkebunan yang diimplementasikan di daerah pedesaan, Proyek KIKPlasma PIR Kakao Kabupaten Gunungkidul mempunyai dua aspek pembangunan, yaitu pembangunan sektor perkebunan di satu pihak dan pembangunan pedesa.an di lain pihak. Pembangunan sektor perkebunan berkaitan erat dengan peningkatan hasilhasil perkebunan secara makro, yaitu peningkatan hasil perkebunan negara. Sedangkan pembanguna.n pedesaan berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan pedesaan lain secara menyeluruh , yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Berdasarkan kajian mengenai Kebijaksanaan Pembangunan Perkebunan melalui Pola Perusahaan Inti Rakyat, dengan mengambil kasus implementasi Proyek KIK -Plasma PIR Kakao Kabupaten DATI II Gunungkidul dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Peningkatan pembangunan pertanian dan sektor perkebunan, khususnya melalui Proyek KIK-Plasma PIR Kakao Kabupaten Gunungkidul terdapat bias kebijaksaan. Pertama, kebijaksanaan pembangunan perkebunan melalui proyek tersebut pada dasarnya merupakan kebijaksanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk peningkatan pertumbuhan industri di wilayah perkotaan. Artinya hasil produksi dari Proyek KIK-Plasina PIR Kakao Kabupaten Gunungkidul dimaksudkan untuk memberikan bahan mentah bagi industri coklat yang ada di kota. Bias dari kebijaksanaan pembangunan semacam ini nampak terlihat dari pertanyaan siapa yang lebih mendapatkan keuntungan melalui proyek tersebut. Tidak kalah pentingnya adalah kebijaksanaan harga yang ditentukan untuk hasil produksi perkebunan. Harga yang kurang memadai tidak akan mampu memberikan rangsangan pada petani untuk menaikkan produksi. Jelas proyek semacam ini menimbulkan 15,1 bahaya terselubung dalam. bidang pertanian. Investasi yang ada hanya melewati daerah pedesaan raja dan yang mendapatkan keuntungan lebih banyak adalah industri coklat di kota. Kedua, Proyek KIKPlasma PIR Kakao Kabupaten Gunungkidul lebih memberikan keuntungan kepada petani yang relatif lebih kaya. Hal ini nampak dalam penentuan para calon petani peserta yang harus mempunyai lahan minimal 0,25 hektar. Dengan penentuan tersebut para petani miskin yang memiliki lahan kurang dari 0,25 hektar tidak mempunyai peluang ikut serta dalam proyek tersebut. Padahal petani di wilayah Gunungkidul pada umumnya adalah petani kecil dengan lahan kurang dari 0,25 hektar. Dengan kata lain, petani yang dapat membangun kebunnya dengan kredit bunga rendah adalah petani yang relatif kaya untuk wilayah Gunungkidul. Sedangkan petani miskin lainnya tidak mempunyai peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan ikut serta dalam proyek tersebut. Jadi Proyek KIK-Plasma PIR Kakao Kabupaten Gunungkidul sebagai sebuah proyek "anti kemiskinan" bukanlah sebuah strategi yang sempurna.

Kata Kunci : Implementasi Pembangunan