BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK DI MEDIA MASSA

NURUL SETYORINI,

2009 | Skripsi | Ilmu Komunikasi

Masing-masing media memiliki sudut pandang dan kebijakan redaksional yang berbeda ketika mengonstruksi suatu peristiwa dan menghadirkannya kembali dalam sebuah berita. Analisis wacana terhadap pemberitaan konversi minyak tanah ke gas di dua harian, Suara Merdeka dan Solopos, sepanjang bulan Agustus 2007, menunjukkan perbedaan sudut pandang dan kebijakan redaksional kedua media lokal tersebut. Suara Merdeka cenderung memaklumi pada apa yang dilakukan oleh birokrasi bahwa birokrasi telah berusaha bekerja dengan optimal dalam program konversi minyak tanah ke gas sebagai wujud pelayanan publik. Sebaliknya, Solopos cenderung mengkritisi aktivitas birokrasi dalam konversi minyak tanah ke gas, bahwa birokrasi belum bekerja optimal dalam program konversi minyak tanah ke gas sebagai wujud pelayanan publik. Melalui analisis terhadap struktur teksnya, maka dari analisis atas struktur tematik menunjukkan kecenderungan berbeda antara dua media lokal tersebut. Dalam tema-tema yang diangkat oleh Suara Merdeka, pada intinya menyatakan bahwa program konversi layak dilanjutkan meski butuh perbaikan karena persoalan-persoalan yang muncul di lapangan juga bukan sepenuhnya kesalahan birokrasi, kelangkaan dianggap lebih disebabkan faktor masyarakat dan yang menghambat kinerja birokrasi dalam pendistribusian kompor gas dan tabung gas juga masyarakat sendiri (ketidaktahuan masyarakat terhadap program konversi). Sementara itu, Solopos memandang bahwa program konversi telah gagal dan bukannya mencapai tujuan namun malah menimbulkan persoalan-persoalan baru di lapangan seperti kelangkaan minyak tanah akibat ditariknya minyak tanah oleh birokrasi dan yang menghambat pendistribusian kompor gas dan tabung gas adalah birokrasi sendiri yang tidak memiliki persiapan matang (kompor gas tidak sesuai standar). Dari struktur semantik, terlihat bahwa Suara Merdeka menggunakan penghalusan atau eufimisme pada judul-judul beritanya. Dalam memberitakan konversi minyak tanah ke gas ini, Suara Merdeka menawarkan cerita-cerita tentang kelangkaaan minyak tanah, konversi menghemat anggaran negara, berkurangnya pasokan minyak tanah karena jatah Pertamina belum turun, kenaikan harga minyak tanah, operasi pasar, aktivitas pendistribusian sarana konversi dan pemerintah akan mengevaluasi program konversi. Di sisi lain, Solopos menggunakan pilihan kata yang bernada lebih kritis terhadap kinerja birokrasi pada judul-judul beritanya. Dalam memberitakan kelangkaan minyak tanah ke gas ini, Solopos menawarkan kisah-kisah tentang kelangkaan minyak tanah, Pertamina mengurangi pasokan minyak tanah, operasi pasar dan program konversi dinilai gagal. Pada struktur semantik, Suara Merdeka cenderung memperlihatkan bahwa dalam kinerjanya, birokrasi telah berupaya sedemikian rupa agar program konversi ini dapat berhasil. Selain itu, memperlihatkan pula bagaimana pula upaya mereka menanggulangi permasalahan yang muncul di sekitar program konversi seperti kelangkaan minyak tanah. Sementara itu, Solopos cenderung memperlihatkan dinamika antara pemerintah (termasuk birokrasi) dan masyarakat yang dikenai kebijakan konversi minyak tanah, bagaimana pro dan kontra seputar konversi dan permasalah yang timbul seiring dengan program konversi seperti kelangkaan. Kelangkaan diduga akibat program konversi namun birokrasi sendiri menyangkal kelangkaan telah memasuki tahap kritis. Selanjutnya struktur sintaksis, Suara Merdeka menggunakan kalimat aktif dan dijumpai pula kalimat pasif untuk menyembunyikan pelaku di balik berkurangnya pasokan minyak tanah yakni Pertamina. Selain itu, kecenderungan yang muncul adalah menempatkan proposisi birokrasi di bagian akhir, menunjukkan birokrasi sebagai pihak yang merespon terhadap permasalahan pelayanan publik. Elemen kata ganti digunakan untuk mengajak pembaca mendukung konversi. Sementara itu pada Solopos tidak dijumpai pemakaian kalimat pasif. Selain itu, proposisi birokrasi cenderung diletakkan di awal untuk langsung menyoroti kinerja birokrasi dalam pelayanan publik. Elemen kata ganti digunakan birokrasi untuk menyalahkan masyarakat yang menyalahgunakan minyak tanah. Kemudian struktur stilistik, pada Suara Merdeka dijumpai pilihan-pilihan kata yang bernada hati-hati ketika menilai kinerja birokrasi sedangkan pada Solopos, pilihan-pilihan katanya bernada kritis dalam menilai kinerja birokrasi. Terakhir pada struktur retoris, grafis yang ada pada Suara Merdeka cenderung mendukung program konversi sedangkan pada Solopos cenderung menggambarkan penderitaan masyarakat. Perbedaan sudut pandang dan cara mengkonstruksi berita seperti diuraikan di atas disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut, 1. Faktor individu wartawan 2. Rutinitas kedua media 3. Organisasi kedua media 4. Faktor ekstramedia 5. Ideologi media Didukung dengan analisis kognisi sosial, terlihat bahwa faktor individual wartawan, rutinitas media seperti deadline, dan faktor akses yang dimiliki birokrasi, bisa mempengaruhi terhadap wacana berita yang ditulis oleh wartawan. Melalui analisis sosial, birokrasi Indonesia masih memiliki watak birokrasi pasca kolonial, sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dan mendahulukan kepentingannya sendiri daripada kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Wacana dan pengetahuan tentang birokrasi ini mempengaruhi kognisi sosial wartawan sebagai anggota masyarakat, dan berpengaruh pada pemberitaan apakah cenderung memaklumi kinerja birokrasi seperti yang telah berlangsung berpuluhtahun tersebut, ataukah justru mengkritisinya. Dalam wacana berita tentang konversi minyak tanah ke gas, faktor ekstramedia, lebih spesifiknya narasumber berita, terlihat menonjol dan memainkan peran yang krusial dalam pembentukan wacana berita oleh kedua media yang diteliti. Birokrasi adalah kelompok dominan yang memiliki akses dan kekuasaan dalam relasinya dengan media. Birokrasi dianggap sebagai pihak yang memiliki legitimasi (legitimate) dalam permasalahan konversi ini, sehingga besar peluang pada mereka-lah wartawan akan lari meminta penjelasan. Birokrasi memiliki kepentingannya sendiri dan berusaha memaknai peristiwa dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam pemberitaannya, Suara Merdeka menjadi sarana yang turut memperkuat hegemoni birokrasi sebagai kelompok yang dominan. Kesadaran khalayak digiring terhadap pemaknaan tertentu yang merupakan pemaknaan dari sudut pandang birokrasi sehingga membatasi pandangan khalayak terhadap fakta-fakta lain di balik ketidaklancaran konversi minyak tanah ke gas. Sementara itu, Solopos berusaha selangkah lebih dalam untuk mengangkat dinamika yang terjadi antara birokrasi sebagai pelayan publik dan masyarakat yang dilayaninya. Solopos berusaha mengangkat wacana lain dan menyelidiki kinerja birokrasi dengan tidak hanya mempercayai penjelasan dari birokrasi dalam hal tersendatnya pasokan minyak tanah ke pasaran. Kecenderungan keberpihakan kedua media, apakah kepada birokrasi ataukah masyarakat, salah satunya bisa jadi disebabkan perbedaan wilayah edar kedua media, meskipun sama-sama tergolong suratkabar lokal. Solopos memiliki fokus terhadap karesidenan Surakarta dibandingkan dengan cakupan Suara Merdeka yang terbentang satu provinsi, Jawa Tengah. Suara Merdeka dapat dikatakan sebagai suratkabar yang menguasai pangsa pasar Jawa Tengah dan sudah menjadi suratkabar yang besar sehingga cenderung menjaga eksistensinya dengan bersikap hati-hati dalam pemberitaannya.

Kata Kunci : Birokrasi; Pelayanan Publik