Politik Kebijakan Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Malaysia Era PM Mahathir Muhammad

YUANA, Suci Lestari,

2009 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

ABSTRAK Kebijakan affirmative action dalam pendidikan tinggi yang telah dipertahankan selama dua puluh tahun mewariskan dua implikasi besar pada hubungan antar etnis di Malaysia, polarisasi etnis dan permintaan tinggi akan akses pendidikan bagi bangsa non- Melayu. Namun saat ini, kebijakan itu menghadapi pengaruh globalisasi yang mengedepankan nilai-nilai meritoc racy dan kompetitif. Tulisan ini akan mendeskripsikan bahwa meskipun arus globalisasi telah membawa banyak tuntutan perubahan bagi kehidupan sosial-ekonomi Malaysia serta identitas dan budaya nasional, namun pemerintah Malaysia menggunakan strategi liberalisasi yang terbatas menghadapi tantangan tersebut. Dengan adanya privatisasi pendid ikan tinggi yang dikontrol pemerintah, di satu sisi pemerintah masih bisa menggunakan kebijakan affirmative action-nya terhadap bangsa Melayu demi meningkatkan derajat sosial-ekonomi mereka, di sisi lain pemerintah juga bisa memenuhi kebutuhan akan akses pendidikan terutama bagi bangsa non-Melayu, tenaga kerja berkualitas dan siap bersaing di pasar global. Dan kebijakan liberalisasi pendidikan ini tidak lepas dari tarik menarik kepentingan antara kelompok Melayu dan non-Melayu. UMNO yang saat ini menjadi partai berkuasa berusaha menerapkan langkah yang pragmatis dalam mengakomodasi kepentingan Melayu dan non-Melayu di era globalisasi ini demi mempertahankan kekuasaan mereka. Kata kunci : affirmative action, UMNO, liberalisasi terbatas, privatisasi pendidikan.

Kata Kunci : Pendidikan-Malaysia