PERTARUNGAN WACANA PENDIDIKAN DALAM MEDIA

NUSWANTORO, Ardi, AAGN. Ari Dwipayana

2008 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Abstraksi Dalam masyarakat modern, Media Massa selalu memegang peranan penting. Gagasan-gagasan pembaruan dalam masyarakat modern selalu menyebar karena pengaruh media massa. Gagasan tersebut pun semakin matang ketika media massa juga menjadi arena perdebatan. Media massa pun kini menjadi ruang publik yang cukup penting. Menurut Habermas, ruang publik seperti inilah yang akan mendorong terciptanya demokrasi dalam masyarakat modern. Atau setidaknya, ruang publik semacam ini yang akan mendorong partisipasi publik dalam formulasi kebijakan. Dalam formulasi RUU BHP, Kompas telah memperlihatkan sebuah model bagaimana media massa bekerja. Dalam konteks formulasi RUU BHP, Kompas bekerja melalui politik representasi. Namun, dalam kajian media massa, representasi tidak selalu obyektif. Representasi selalu tergantung pada kepentingan dan agenda yang dibawa oleh masing-masing media. Representasi inilah yang kemudian dapat mempengaruhi opini publik, memicu perdebatan dan partisipasi publik terhadap suatu isu, dan akhirnya menjadikan media massa sebagai arena perdebatan. Dalam representasi formulasi RUU BHP, Kompas melakukan representasi sesuai dengan idealismenya. Hasil penelitian ini memperlihatkan idealisme Kompas. Dapat dilihat bahwa Kompas pro terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dilihat dari representasi positif yang dilakukan Kompas dalam ruang sidang uji materi UU Sisdiknas. Dalam ruang sidang, Kompas melakukan representasi positif terhadap argumen pembela UU Sisdiknas dan RUU BHP. Sementara itu ketika perdebatan uji materi UU sisdiknas selesai, Kompas melakukan representasi negatif ketika pembela RUU BHP mencoba mengarahkan RUU BHP sebagai alat legalisasi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan di Indonesia. Dengan demikian posisi Kompas dapat diartikan mendukung RUU BHP sebagai usaha peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia namun dengan syarat bahwa pendidikan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. keyword: media massa, kebijakan publik, RUU BHP

Kata Kunci : Pendidikan; Media Massa