AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

FIRDAUSI, Yanma Faradita, Ambar Widaningrum

2008 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

INTISARI Keterbatasan anggaran pendidikan telah menyebabkan berbagai masalah yang cukup rumit dalam dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah ketidakmampuan masyarakat miskin mengakses layanan pendidikan yang berkualitas, karena semakin mahalnya biaya pendidikan. Permasalahan semakin memuncak seiring keputusan pemerintah mengurangi subsidi BBM dan menggantinya dengan program kompensasi untuk rakyat miskin, salah satunya pada bidang pendidikan berupa BOS (Bantuan Operasional Sekolah). BOS sendiri bertujuan untuk membantu meringankan serta membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin, dalam rangka mendukung program wajib belajar sembilan tahun. Namun dalam pelaksanaannya, banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan BOS di daerah akibat kurangnya akuntabilitas pengelolaan BOS terutama pada tingkat sekolah. Berpijak pada masalah tersebut, maka penelitian ini menyoroti tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan BOS di sekolah yang dilihat dari peran stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS, interaksi antar stakeholder serta pengawasan dalam pelaksanan BOS, dengan mengambil studi kasus di 3 (tiga) sekolah di Kabupaten Bantul, yakni SMP 2 Bantul, SMP 1 Kasihan dan SMP 2 Banguntapan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan sudi pustaka. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan kunci yang dinilai menguasai masalah seperti kepala sekolah, dewan sekolah, guru, serta orang tua murid ditambah dari dinas pendidikan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan BOS di ketiga sekolah yang menjadi objek penelitian masih terdapat banyak kelemahan. Secara umum peran (kepala) sekolah masih mendominasi dibanding stakeholders yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya keterlibatan pihak yang berkepentingan seperti dewan sekolah, guru, maupun orang tua dalam proses pelaksanaan program BOS di sekolah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya akses informasi yang terbuka dari sekolah kepada para stakeholder lain, mulai dari tahap sosialisasi hingga pelaporan. Akibatnya interaksi yang terjalin antara pengelola (sekolah) dengan stakeholder lain menjadi terbatas dan berujung dengan tidak berjalannya sistem check and balance karena tidak terlaksananya pengawasan baik secara internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan program BOS di sekolah. Pada akhirnya dengan kondisi tersebut kekhawatiran tidak tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan BOS masih mungkin terjadi. Untuk itu, seharusnya pemerintah mengkaji ulang pelaksanaan program BOS termasuk payung hukum yang dapat menjamin keterlibatan masyarakat dan stakeholders lain dalam setiap tahap pengelolaan BOS agar akuntabilitasnya dapat terwujud. Kata kunci : Pendidikan, BOS, akuntabilitas, penyimpangan dan penyelewengan BOS, peran stakeholder, interaksi antarstakeholder, dan pengawasan dalam pelaksanaan BOS

Kata Kunci : Pendidikan - Indonesia