Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Rekonstruksi Gempa Bumi 27 Mei 2006 Di Kabupaten Bantul

ISHADI, Yuli,

2009 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

INTISARI Setelah proses penyaluran dana bantuan rekonstruksi dengan menggunakan pendekatan CBDM (Community Based Disaster Management) berakhir, ada banyak persoalan yang muncul. Persoalan-persoalan ini pada akhirnya membuat sebagian besar wilayah Kabupaten bantul mengalami konflik horizontal dan hanya sebagian kecil yang tidak mengalaminya. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana kondisi sosial daerah yang mengalami dan tidak mengalami persoalan-persoalan saat penyaluran dana bantuan rekonstruksi dengan menggunakan pendekatan CBDM yang berujung pada terjadi dan tidak terjadinya konflik horizontal? Pertanyaan penelitian ini mendesak untuk dijawab karena beberapa alasan. Pertama, terjadinya konflik horizontal adalah bukti bahwa penyaluran dana bantuan rekonstruksi yang menggunakan pendekatan CBDM butuh penyempurnaan. Kedua, di satu sisi Negara Indonesia terletak pada daerah yang rawan bencana alam gempa bumi. Sedangkan di sisi yang lain, penyaluran dana bantuan rekonstruksi dengan pendekatan CBDM terbukti memiliki efek samping berupa konflik horizontal. Bisa diperkirakan, bila gempa bumi terjadi pada sebagian besar wilayah Indonesia, maka konflik horizontal akan terjadi pula pada sebagian besar wilayah indonesia. Tentu hal ini akan mengancam kestabilan negara. Ketiga, sebagai kritikan secara umum kepada pemerintah. Selama ini paradigma yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan rekonstruksi hanya sebatas fisik. Padahal, persoalan sosial yang salah satunya konflik horizontal terlalu penting untuk diabaikan. Keempat, penelitian yang mengkaji persoalan penyaluran dana bantuan rekonstruksi gempa bumi dalam hubungannya dengan konflik horizontal belum banyak. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengisi kekosongan tersebut. Teknik analisis taksonomik digunakan untuk mengurai data yang didapat dari lapangan. Dengan menggunakan teknik ini, data-data yang terkumpul dikelompokan menurut domain tertentu. Setiap domain memiliki nama, sub domain, dan saling berhubungan. Domain yang terdapat pada desa yang mengalami konflik horizontal dengan desa yang tidak mengalami konflik horizontal kemudian dibandingkan. Setelah dianalisis, diketahui bahwa kondisi lembaga sosial kedua desa pada saat sebelum gempa bumi terjadi berbeda. Desa yang memiliki lembaga sosial yang buruk cenderung memiliki masyarakat yang bercorak tidak memiliki pedoman berperilaku dalam memenuhi kebutuhan bersama berupa dana bantuan rekonstruksi, rentan perpecahan saat penyaluran dana bantuan rekosntruksi, dan tidak memiliki sistem pengendalian sosial saat penyaluran dana bantuan rekonstruksi. Hal yang sebaliknya terjadi pada desa yang memiliki lembaga sosial baik. Desa ini memiliki masyarakat yang bercorak memiliki pedoman berperilaku dalam memenuhi kebutuhan bersama berupa dana bantuan rekonstruksi, dapat menjaga keutuhan saat penyaluran dana bantuan rekonstruksi, dan memiliki sistem pengendalian sosial saat penyaluran dana bantuan rekonstruksi. Selain itu, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul tidak memiliki Manajemen Krisis. Sehingga, kebijakan penyaluran dana bantuan rekonstruksi dengan menggunakan pendekatan CBDM memiliki beberapa kelemahan. Terakhir, diketahui pula bahwa masyarakat yang memiliki lembaga sosial yang buruk dengan masyarakat yang memiliki lembaga sosial yang baik mengalami dinamika pelaksanaan penyaluran dana bantuan rekonstruksi yang memiliki beberapa kelemahan ternyata berbeda. Masyarakat yang memiliki lembaga sosial buruk mengalami berbagai persoalan yang berakhir pada konflik horizontal. Namun, masyarakat yang memiliki lembaga sosial yang baik adalah sebaliknya.

Kata Kunci : Bantuan Pasca Gempa