Strategi Komunikasi Humas Pemerintah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik (Studi Kasus tentang Strategi Komunikasi Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik...

NUROKHMATIN, Dwi, Dwi Nurokhmatin M.

2008 | Skripsi | Ilmu Komunikasi

Pemerintah daerah yang ingin mewujudkan good governance perlu menempatkan masyarakat sebagai salah satu aktor utama yang mampu secara proaktif berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah harus memiliki komitmen pada terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Humas pemerintah daerah, yang merupakan sebuah institusi yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Namun sayangnya, belum semua humas pemerintah daerah menjalankan perannya dengan optimal. Banyak humas pemerintah daerah yang masih berperan sebagai corong lembaga tanpa melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Humas dari sebuah pemerintah daerah yang ingin mewujudkan good governance seharusnya memiliki suatu strategi komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan strategi komunikasi BIK dan PDE selaku humas Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah periode 2006-2007. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan teknis analisis deskriptif. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak manajemen humas (BIK dan PDE) yang menguasai seluruh aspek strategi komunikasi yang dipilih mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa penyusunan strategi komunikasi BIK dan PDE dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik periode 2006-2007 tersebut didasarkan pada penelitian potensi akses informasi publik di Kabupaten Kebumen yang dilakukan pada tahun 2003 dan juga riset informal menggunakan key informant. Sedangkan program yang dipilih dalam strategi tersebut ada enam yaitu publikasi informasi publik; penyelenggaraan informasi dan hubungan media; peningkatan kapabilitas sumber daya manusia kehumasan; penyelenggaraan pameran,peningkatan hubungan antar lembaga SKPD, dan sosialisasi kebijakan pemerintah; pemberdayaan pelayanan informasi; dan pemberdayaan komunikasi berbasis masyarakat. Masing-masing program dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Hingga akhir tahun 2007, hampir semua program dan kegiatan terlaksana dengan baik. Sebagai masukan, Pemkab Kebumen perlu lebih memberikan apresiasi yang positif terhadap strategi komunikasi BIK dan PDE dengan mendorong segenap instansi di jajaran pemerintah Kabupaten Kebumen untuk memiliki political will guna menindaklanjuti usulan masyarakat yang masuk melalui BIK dan PDE. Sedangkan BIK dan PDE hendaknya membuat standarisasi pelayanan informasi agar semua pertanyaan yang masuk ke BIK dan PDE segera mendapat jawaban yang memuaskan dari instansi terkait.

Kata Kunci : Strategi Humas