Pengadaan (Procurement) Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Yogyakarta

PURBA, Rosari Delima, Rosari Delima Purba

2008 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran pengadaan sumberdaya manusia Dinas Pariwisata Seni Budaya Kota Yogyakarta. Secara teoritis, fungsi operasional pertama yang dilaksanakan dalam fungsi Manajemen SDM adalah fungsi pengadaan. Demikian juga berlaku di lingkungan Dinas Pariwisata Seni Budaya Kota Yogyakarta. Baik atau buruknya kualitas SDM dalam suatu intansi organisasi tentunya sangat dipengaruhi oleh proses pengadaan. Fungsi pengadaan juga merupakan fungsi operasional yang selalu banyak mendapat sorotan publik, sebab pelaksanaan fungsi tersebut sangat rawan terhadap bentuk-bentuk penyimpangan birokrasi seperti kasus suap, percaloan, patronase, ketidakjelasan prosedur dlsb. Sehingga sangat dibutuhkan suatu sistem mekanisme pengadaan yang benar-benar akuntabel, profesional dan transparan. Teori yang digunakan adalah teori-teori yang ada dalam literatur Manajemen SDM yang membahas tentang fungsi pengadaan yang meliputi perencanaan, Penarikan/rekrutmen, seleksi dan penempatan. Peneliti memilih Dinas Pariwisata Seni Budaya sebagai obyek penelitian, selain untuk memfokuskan obyek penelitian, juga dikarenakan keberadaan sektor pariwisata di lingkungan Pemkot Yogyakarta merupakan sektor yang besar peranannya terutama dalam mendatangkan pendapatan daerah. Sementara data menunjukkan terjadi penurunan citra dan mutu kepariwisataan Kota Yogyakarta dalam tahun-tahun terakhir, sehingga Dinas Pariwisata tentunya dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Kinerja dinas tersebut dalam bidang kepariwisataan ditandai dengan persoalan kurangnya tenaga sumberdaya manusia sehingga dibutuhkan pengadaan yang baru. Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk melihat gambaran manajemen sumber daya manusia dinas tersebut, dilihat dari fungsi pengadaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskritptif kualitatif. Yang menjadi unit analisis adalah tahapan-tahapan dalam fungsi pengadaan yaitu perencanaan, rekrutmen/penarikan, seleksi dan penempatan. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan penelusuran pustaka dan literatur yang dapat memberikan kontribusi bagi topik penelitian. Sumber-sumber data diperoleh terutama dengan cara wawancara secara purposive sebagai data primer dan penelusuran dokumen dan pustaka sebagai data sekunder. Setelah penelitian dilakukan, disimpulkan bahwa pengadaan SDM Dinas Pariwisata,Seni Budaya Kota Yogyakarta belum dapat dikatakan baik. Sumberdaya manusia yang ada Di Dinas Pariwisata Seni Budaya Kota Yogyakarta masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sehingga belum sesuai dengan beban kerja yang ada. Tentunya masih sangat dibutuhkan pengadaan sumberdaya manusia di dinas tersebut. Kurangnya pengadaan tenaga SDM dikarenakan kebijakan kepegawaian yang terpusat di BKD dan pemerintah pusat, sehingga kewenangan kepala dinas hanya berperan sebagai koordinator dan evaluator kepegawaian dinas dan wewenangnya hanya sebatas mengusulkan saja. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala kurangnya pengadaan pegawai baru. Dalam tahapan pelaksanaan fungsi pengadaan SDM, tahapan yang paling banyak mendapat sorotan dari publik adalah pada tahap penarikan dan seleksi pegawai, sebab dalam tahap inilah yang paling banyak ditemui bentuk-bentuk penyimpangan dan kecurangan birokrasi yang merugikan masyarakat dan negara. Saran yang dapat diberikan adalah supaya pihak pemerintah kota lebih memperhatikan lagi kedepannya tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan SDM terutama mekanisme pengawasan. Pemerintah kota sebaiknya lebih mempertimbangkan laporan perencanaan dari kepala dinas dalam proses pengadaan , sebab yang lebih mengetahui situasi kondisi keegawaian adalah kepala dinas selaku koordinator dan evaluator kepegawaian. Pentingnya perhatian dalam kejelasan prosedur pelaksanaan pengadaan, serta konsistensi dalam menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaan manajemen kepegawaian. Dan bagi para aparat pemerintah, perlu adanya mentalitas dan kemauan untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan.

Kata Kunci : Sumber Daya Manusia; Pariwisata