Perubahan Birokrasi Pondok Pesantren Tebuireng Tahun 2006

AFRONIYATI, Lies, Lies Afroniyati

2008 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Perubahan birokrasi PP. Tebuireng Tahun 2006 berawal dari event bersejarah pergantian pengasuh (pemimpin), yaitu antara KH. Yusuf Hasyim kepada keponakannya KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah). Event tersebut dianggap unik sebab belum ada penyerahan kepengasuhan sepanjang pesantren berdiri dan pandangan ”unik” tidak datang dari kalangan pesantren saja tetapi juga dari publik, terutama dunia politik yang sering menjadikan PP. tebuireng sebagai rujukan politik. Sekalipun merupakan anggota keluarga, kehadiran Gus Sholah di pesantren dianggap sebagai ”orang baru” dengan segala kepentingan yang menyertainya. Sebagai pengasuh baru, Gus Sholah langsung mengusung perubahan besar, yaitu perubahan birokrasi yang berdampak pada banyak bidang di pesantren. Perubahan birokrasi yang ditawarkan pun lebih pada gaya modern dan profesional. Sehingga rumusan masalah yang ditarik adalah sejauh mana perubahan birokrasi PP. tebuireng di masa kepemimpinan Salahuddin Wahid? Dan, apakah dari perubahan tersebut, PP. Tebuireng masih mempunyai ciri-ciri khasnya sebagai pesantren? Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur birokrasi PP. Tebuireng setelah terjadinya perubahan. Kedua, setelah terjadi perubahan bagaimana pandangan dan minat politik terhadap PP. Tebuireng mengingat pesantren tersebut sering dijadikan sebagai rujukan politik. Metode yang digunakan lebih pada pendekatan antropologi dan sejarah agama. Sedang teknik pengumpulan data lebih banyak dengan observasi, disamping itu dengan teknik wawancara,dokumentasi, dan studi pustaka. Untuk teknik analisis data, metode yang digunakan adalah hermeneutik dan posmodern, sehingga jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif. Teori-teori yang digunakan lebih banyak mengacu pada birokrasi yang diusung Max Weber yang disandingkan pengertian birokrasi oleh Nicos P. Mouzelis sebagai dasar penyebutan birokrasi dalam tubuh PP. Tebuireng. Beberapa teori yang seperti kekuasaan, kepemimpinan, dan patron-klien juga banyak dibahas untuk memudahkan dalam penggambaran fenomena di lapangan. Sedang alur pikir yang berjalan adalah tinjauan dari peraturan lama menuju peraturan baru dengan menekankan pada prosesnya. Setelah proses maka diperoleh hasil dan dampak. Dengan demikian, hasil yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa unsur-unsur birokrasi tidak diterapkan secara murni seperti ide-ide Weber. Ada beberapa nilai-nilai dan kultur pesantren yang mewarnai pelaksanaan perubahan birokrasi. Namun, perubahan birokrasi mendapat penolakanpenolakan secara halus baik dari keluarga, karyawan, tenaga pengajar, dan santri. Di samping itu, PP. Tebuireng tetap merupakan sebuah pesantren sebab ada pertahanan nilai-nilai dan kultur salaf, unsur kyai, santri dan masjid pun masih dipertahankan. Minat dan pandangan politik terhadap pesantren pun tidak berubah, justru dengan hadirnya Gus Sholah jaringan yang terbentuk semakin kuat dan luas. Saran utama yang perlu diperhatikan adalah penguatan komunitas dan regenerasi pada bawahan, agar apabila nantinya Gus Sholah ”meninggalkan pesantren” nilai-nilai, proses yang sudah berjalan, serta jaringan yang telah terbetuk tetap terjaga dan semakin berkembang. Dari sisi baik keluarga, karyawan, tenaga pengajar, dan santri perlu untuk membedakan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan pesantren.

Kata Kunci : Birokrasi; Pondok Pesantren